Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2024

Sengketa antara Mustolih dan PT Sumber Alfaria Trijaya (PT SAT)

   Foto ilustrasi PT Sumber Alfarian Trijaya Pengadilan Negeri Tangerang, pada dasarnya adalah sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen. Mustolih adalah seorang konsumen yang berbelanja di Alfamart, sebuah toko yang dikelola PT SAT. Sedangkan PT SAT adalah pelaku usaha di bidang ritel. Baik Mustolih maupun PT SAT, keduanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Pertanyaan : Terkait kasus tersebut bahwa didalam perlindungan konsumen terdapat dua istilah hukum, yakni hukum konsumen ( consumer law ) dan hukum perlindungan konsumen ( consumer protection law protection law protection law ) merupakan bidang hukum baru dalam akademik dan praktik penegakan hukum di Indonesia (Shofie, 2011). Menurut analisis Anda, apakah sama hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen jika keduanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengapa dua bidang hukum tersebut sulit untuk dipisahkan! Berdasarkan

MODEL atau POLA OPERASI PEMERINTAH UNTUK TERWUJUDNYA NEGARA KESEJAHTERAAN

Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam penyelenggaraan dan fungsi tugas negara kesejahteraan melalui pemerintah, diselenggarakan dengan beberapa model atau pola operasi pemerintah, sehingga diharapkan dengan model tersebut akan terwujud negara kesejahteraan.  Pertanyaan : a. Coba saudara uraikan model atau pola operasional pemerintah menurut Muchsan !  b. Coba Saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan model operasi langsung (direct operation)  yang dilakukan pemerintah !  dalam perkuliah terutama yang dilakukan secara daring atau online, sering kita jumpai pertanyaan seperti diatas. untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut kita harus memahami terlebih dahulu ragam atau pola operasi dari pemerintah untuk mewujudkan negara yang sejahtera. Berikut adalah ragam pola pemerintah yang dimaksud. Muchsan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa model atau pola operasional pemerintah yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan tugas negara kesejahteraan. Pola operasi pemerintahan tersebu