INFO TAKARIR

Teori Kedaulatan Rakyat dikemukakan juga Imanuel Kant, Plato, John Locke, Jean-Jacques Rousseau dalam teori ini intinya negara dipegang oleh rakyat maka rakyat merupakan pemegang  kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut. Jika rakyat tidak berkehendak atas keputusan penguasa, maka rakyat dapat melakukan caranya sendiri untuk menunjukkan kedaulatannya. Teori  ini dimunculkan untuk mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama yang bersifat  mutlak. Berbeda dengan kekuasaan tunggal, kekuasaan rakyat dapat mengarahkan jalannya pemerintahan. Jika rakyat merasa penguasa sudah tidak sesuai dengan hati nurani rakyat, maka  rakyat berhak untuk mengganti pemimpinnya. Teori ini merupakan dasar bagi berdirinya negaranegara demokrasi baik demokrasi langsung dan tidak langsung (perwakilan) munculnya Trias Politica. Dari pendapat John Locke berkaitan kedaulatan rakyat, analisislah apa yang melatarbelakangi 2 aspek (legislatif dan eksekutif) saja yang dipisahkan? J...

Teori Kedaulatan Rakyat dikemukakan juga Imanuel Kant, Plato, John Locke, Jean-Jacques Rousseau dalam teori ini intinya negara dipegang oleh rakyat maka rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut. Jika rakyat tidak berkehendak atas keputusan penguasa, maka rakyat dapat melakukan caranya sendiri untuk menunjukkan kedaulatannya. Teori ini dimunculkan untuk mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama yang bersifat mutlak. Berbeda dengan kekuasaan tunggal, kekuasaan rakyat dapat mengarahkan jalannya pemerintahan. Jika rakyat merasa penguasa sudah tidak sesuai dengan hati nurani rakyat, maka rakyat berhak untuk mengganti pemimpinnya. Teori ini merupakan dasar bagi berdirinya negaranegara demokrasi baik demokrasi langsung dan tidak langsung (perwakilan) munculnya Trias Politica. Pertanyaan:  a) Coba tentukan bagaimana cara melembagakan rakyat menurut konsep Plato, mengingat tujuan utama teori ini adalah mengimbangi kekuasaan tunggal dari raja atau...

Ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri tanpa adanya  pengaruh dan hubungan. Ilmu negara adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial harus  berkerja sama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya karena dapat memberi dan  menerima pengaruhnya. Ilmu negara dengan ilmu politik, ilmu hukum tata negara dalam arti luas  dan ilmu perbandingan hukum tata negara seperti dikemukakan  Sjachran Basah. Ilmu negara yang  bersifat teoretis dan umum itu dalam penyelidikan terhadap obyeknya lebih menitikberatkan  kepada bangunan-bangunan atau lembaga-lembaga formal yang di batasi oleh hukum yang  berlaku. Sarjana lain membahas perbedaan ilmu negara dan  ilmu politik adalah Herman Heller  bahwa ilmu politik mementingkan sifat dinamis dari negara.   Coba tentukan mengapa dinyatakan bahwa hubungan ilmu negara dan ilmu politik terjadi hubungan yang komplementer? berikut jawaban dari per...

Ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dan hubungan. Ilmu negara adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial harus berkerja sama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya karena dapat memberi dan menerima pengaruhnya. Ilmu negara dengan ilmu politik, ilmu hukum tata negara dalam arti luas dan ilmu perbandingan hukum tata negara seperti dikemukakan  Sjachran Basah. Ilmu negara yang bersifat teoretis dan umum itu dalam penyelidikan terhadap obyeknya lebih menitikberatkan kepada bangunan-bangunan atau lembaga-lembaga formal yang di batasi oleh hukum yang berlaku. Sarjana lain membahas perbedaan ilmu negara dan  ilmu politik adalah Herman Heller bahwa ilmu politik mementingkan sifat dinamis dari negara.   Coba tentukan apa makna kata dinamis sebagai subjek dalam mempelajari ilmu politik dibandingkan kata statis dalam mempelajari ilmu negara? berikut jawabanya : Ilmu tidak dapat dip...

Ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dan hubungan. Ilmu negara adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial harus berkerja sama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya karena dapat memberi dan menerima pengaruhnya. Ilmu negara dengan ilmu politik, ilmu hukum tata negara dalam arti luas dan ilmu perbandingan hukum tata negara seperti dikemukakan  Sjachran Basah. Ilmu negara yang bersifat teoretis dan umum itu dalam penyelidikan terhadap obyeknya lebih menitikberatkan  kepada bangunan-bangunan atau lembaga-lembaga formal yang di batasi oleh hukum yang  berlaku. Pertanyaan: Coba uraikan bahwa menurut Sjachran Basah ilmu politik dalam mempelajari negara lebih   mementingkan sifat dinamis daripada pada ilmu negara? Berikut dapat kita jabarkan jawaban dari pertanyaan tersebut  Sjachran Basah mengemukakan tentang rangkaian hubungan antara ilmu negara, ilmu politik, ilmu hukum tat...

Undang-undang otonomi daerah Dalam UU No. 32 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangk...

KEDUDUKAN RAKYAT SEBAGAI PENERIMA LAYANAN PUBLIK TIDAK LAGI BERDASARKAN PADA PRINSIP TRANSAKSI ANTAR NEGARA SEBAGAI PROVIDER DAN RAKYAT SEBAGAI CUSTOMER, AKAN TETAPI LEBIH KEPADA MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT, MENGAPA DEMIKIAN SILAHKAN DISKUSIKAN BERSAMA ilustrasi pelayanan publik sering kita jumpai dalam tugas diskusi perkuliahan pertanyaan tentang  kedudukan rakyat sebagai penerima layanan publik tidak lagi berdasarkan pada prinsip transaksi antar negara sebagai provider dan rakyat sebagai customer, akan tetapi lebih kepada memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, mengapa demikian silahkan diskusikan bersama. Berikut ini adalah alternatif jawaban dari pertanyaan diatas tentang kedudukan pelayanan publik terhadap penerima layanan yaitu masyarakat yang dapat menjadi alternatif teman-teman untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kedudukan rakyat sebagai sasaran dari pelayanan publik tidak lagi berdasarkan prinsip transaksi antara negara sebagai provider ...

Ilustrasi Undang-Undang COBA SAUDARA JELASKAN APASAJA BAGIAN-BAGIAN DARI SUATU UNDANG-UNDANG BESERTA PENJELASANNYA. Jika dalam perkuliahan kita sering menjumpai pertanyaan seperti diatas, berikut alternatif jawaban yang dapat digunakan untuk pertanyaan tersebut.     Kerangka Peraturan PerundangUndangan (PUU) terdiri atas : A.    Judul Judul PUU memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama PUU. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN 1.     Pada nama PUU perubahan ditambahkan frasa   perubahan atas di depan judul PUU yang diubah. 2.     Pada nama PUU pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul PUU yang dicabut. 3.     Pada nama Perpu yang ditetapkan menjadi UU, diambahkan kata penetapan di depan judul PUU yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi UU, 4.     P...