KEDUDUKAN RAKYAT SEBAGAI PENERIMA LAYANAN PUBLIK

KEDUDUKAN RAKYAT SEBAGAI PENERIMA LAYANAN PUBLIK TIDAK LAGI BERDASARKAN PADA PRINSIP TRANSAKSI ANTAR NEGARA SEBAGAI PROVIDER DAN RAKYAT SEBAGAI CUSTOMER, AKAN TETAPI LEBIH KEPADA MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT, MENGAPA DEMIKIAN SILAHKAN DISKUSIKAN BERSAMA

ilustrasi pelayanan publik

sering kita jumpai dalam tugas diskusi perkuliahan pertanyaan tentang kedudukan rakyat sebagai penerima layanan publik tidak lagi berdasarkan pada prinsip transaksi antar negara sebagai provider dan rakyat sebagai customer, akan tetapi lebih kepada memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, mengapa demikian silahkan diskusikan bersama.

Berikut ini adalah alternatif jawaban dari pertanyaan diatas tentang kedudukan pelayanan publik terhadap penerima layanan yaitu masyarakat yang dapat menjadi alternatif teman-teman untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Kedudukan rakyat sebagai sasaran dari pelayanan publik tidak lagi berdasarkan prinsip transaksi antara negara sebagai provider di satu pihak dan rakyat pelanggan di lain pihak sebab prinsip ini menempatkan kedudukan rakyat, masyarakat hanya dihargai manakala yang bersangkutan sebagai pihak yang membayar atas pelayanan publik. Akibatnya, kedudukannya lemah manakala tidak dalam posisi pelanggan. Posisi rakyat yang diharapkan dalam pelayanan publik bukan dalam kedudukan sebagai pelanggan karena dengan demikian tidak dipermasalahkan lagi apakah seorang warga membayar atau tidak atas pelayanan publik. Karena itu, ia mempunyai hak yang sama atas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah sebagai provider. 

 

Hubungan antara negara dan warganya yang tidak lagi bersifat kontraktual dan subordinatif menempatkan pelayanan publik sebagai komoditas yang diperdagangkan antara negara dan warganya. Pelayanan publik dalam prinsip negara hukum modern merupakan hak yang harus

diberikan negara kepada warganya. Hal ini juga sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat 2, dan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Hak-hak pelayanan publik yang dijamin konstitusi tersebut meliputi :

1. Hak pelayanan publik di bidang hukum,
2. Hak pelayanan publik yang bermanfaat guna mempertahankan hidup,
3.  Hak pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi perkawinan yang sah,
4. Hak pelayanan publik yang berkaitan dengan pendidikan,
5. Hak pelayanan publik yang berkaitan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,
6. Hak pelayanan publik di bidang kesehatan,
7. Hak pelayanan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan HAM.

 

Dimana masyarakat mulai kritis dan sadar akan hak-hak mereka sebagai warga negara yang seharusnya mendapatkan pelayanan publik yang layak dari pemerintah. Posisi birokrat sebagai

pemberi layanan atau provider bukan lagi sebagai penguasa yang harus dihormati, namun orientasi kepada masyarakat harus lebih diutamakan. Oleh karena itu, kedudukan rakyat sebagai penerima layanan publik tidak lagi berdasarkan pada prinsip transaksi antar negara sebagai provider dan rakyat sebagai customer, akan tetapi lebih kepada memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pelayanan publik adalah produk dari kegiatan pemerintahan sebagai lembaga publik yang merupakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Dalam memberikan pelayanan publik, perlu diperhatikan prinsip dasar seperti keterlibatan publik, keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Dengan menerapkan berbagai manajemen baru dalam layanan publik, diharapkan citra buruk pada layanan publik di Indonesia bisa berubah menjadi baik.

 

Yos Johan Utama. 2022. Hukum Administasi Negara. Edisi Ke-3. Banten. Universitas Terbuka.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

Demikian