MAKALAH UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau sering disingkat HAKI adalah hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran pencipta dalam kurun waktu tertentu. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil.

Salah satu produk HAKI yaitu Hak Cipta. Adapun pengertian dari Hak Cipta, yaitu hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Praktek pembajakan hak cipta di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat drastis dan sudah sangat memprihatinkan. Salah satu fakta yang ada di lapangan misalnya terjadi pada industri musik. Menurut catatan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), pembajakan industri musik di Indonesia menunjukkan angka yang paling signifikan. Pihak yang paling dirugikan yaitu datang dari pihak musisi atau pencipta lagu yang hasil karyanya dibajak.

Secara yuridis, pemerintah pun telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta.

B.    Rumusan Masalah

1.      Apa yang dimaksud dengan hak cipta?

2.      Bagaimana pengaturan tentang hak cipta?

3.      Bagaimana prosedur pendaftaran, ciri-ciri, ciptaan yang dilindungi?

4.      Berapa lama jangka waktu hak cipta?

5.      Apa saja bentuk pelanggaran hak cipta beserta sanksi pidananya?

C.    Tujuan Penulisan

1.     Untuk mengetahui pengertian hak cipta

2.     Untuk mengetahui pengaturan hak cipta

3.     Untuk mengetahui prosedur pendaftaran, ciri-ciri, ciptaan yang dilindungi

4.     Untuk mengetahui perkembangan Perundang-undangan Mengenai Hak Cipta di Indonesia

5.     Untuk mengetahui jangka waktu hak cipta

6.     Untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta beserta sanksi pidananya

BAB II

PEMBAHASAN

A.    HAK CIPTA

Hak cipta adalah Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 UUHC). Dikatakan hak khusus atau sering juga disebut hak eksklusif yang berarti hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta dan tentunya tidak untuk orang lain selain pencipta.

Hak khusus meliputi :

a. hak untuk mengumumkan;

b. hak untuk memperbanyak.

B.     PENGATURAN HAK CIPTA

Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Untuk mempermudah penyebutannya dapat disingkat menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terahir dengan penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

C.    PENDAFTARAN HAK CIPTA

Pendaftaran hak cipta bukanlah merupakan persyaratan untuk memperoleh perlindungan hak cipta (pasal 5 dan pasal 38 UUHC). Artinya, seorang pencipta yang tidak mendaftarkan hak cipta juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia benar-benar sebagai pencipta suatu ciptaan tertentu. Pendaftaran bukanlah jaminan mutlak bahwa pendaftar sebagai pencipta yang dilindungi hukum. Dengan kata lain Undang-Undang Hak Cipta melindungi pencipta, terlepas apakah ia mendaftarkan ciptaannya atau tidak.

D.    CIRI-CIRI HAK CIPTA

Ciri-ciri utama Hak Cipta dapat dibedakan sebagai berikut:

1.      Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta).

2.      Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya atau sebagian karena: pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuari bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahu 1982 tentang Hak Cipta).

3.       Hak yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula Hak Cipta yang tidak diumumkan, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menja milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita (Pasal Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta).

E.     PERLINDUNGAN HAK CIPTA

1.      CIPTAAN YANG DILINDUNGI

Dalam Undang-Undang, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

·         Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.

·          Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu

·           Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan

·         Lagu atau musik dengan atau tanpa teks

·         Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim

·         Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.

·         Arsitektur

·         Peta

·          Seni batik

·         Fotografi

·         Sinematografi

·         Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

2.      PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

3.      JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu yang berbeda-beda dalam yurisdiksi  yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan.

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali di umumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran , atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh negaraatas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (UU No. 19 tahun 2002 bab III dan pasal 50)

F.     PEMBATASAN HAK CIPTA

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, hal-hal sebagai berikut:

a.       Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

b.      Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang  diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

c.       Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

d.      Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran  Hak Cipta:

1)      penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

2)      pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

(i)            pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

(ii)          ceramah  yang  semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

(iii)  pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan   tidak merugikan kepentingan  yang wajar dari Pencipta;

3)      Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;

4)      Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

5)      Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

6)      Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh  pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

1.      BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA

                        Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta, bertentangan dengan UU atau melanggar perjanjian. Dilarang UU artinya UU Hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena 3 hal:

a.       Merugikan pencipta atau pemegang hak cipta misalnya memfotocopy sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijual belikan kepada masyarakat luas.

b.      Merugikan kepentingan negara misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau

c.       Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual video compact disc (VCD) porno.

Pasal 72 UU No 19 tahun 2002 menentukan pula bentuk perbuatan pelanggaran Hak cipta sebagai delik UU yang dibagi tiga kelompok, yakni :

1.     Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termaasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain : melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan denga kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertibaan umum. Yang melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat atau pidana minimum 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta) atau pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta).

2.     Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain : penjualan buku dan VCD bajakan. Bagi pelanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta)

3.     Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer. Bagi pelanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta).

2.      KETENTUAN SANKSI PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA

Berdasarkan pasal 56 UU No 19 tahun 2002, bahwa hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 1 UU No 19 tahun 2002 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana pada setiap pelanggaran hak cipta. Negara berkewajiban mengusut setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita oleh pemilik atau pemegang hak cipta dan hak terkait, tetapi juga oleh negara, karena kurangnya pendapatan negara yang seharusnya bisa didapat dari pemegang hak cipta atau hak terkait.

          Pada UU no 19 tahun 2002 apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan, maka terdakwa dapat dipidana penjara paling singkat satu bulan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- .(Satu Juta)  hingga  Rp 5.000.000.000 (lima milyar).

           

G.    PROSEDUR PENDAFTARAN HAKI

1.      PENDAFTARAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Sesuai yang diatur pada bab IV UU hak cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan  oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung  ciptaannya melalui konsultan HKI. Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI.

2.      SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK CIPTA

a.    Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.

b.    Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta.

c.    Judul ciptan.

d.   Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali.

e.    Uraian singkat Ciptaan.

Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut :

·         Buku dan Karya Tulis lainnya : 2 buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik.

·         Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya.

·         Program komputer (Software) 2 buah CD disertai buku petunjuk pengoperasian.

·         Alat Peraga : 1 buah disertai dengan uraian ciptaannya.

·         Lagu : 10 buah berupa notasi dan atau syair.

·         Drama : 2 buah naskah tertulis atau rekamannya.

·         Tari (koreografi) : 10 bh gambar atau 2 buah rekamannya.

·         Pewayangan : 2 buah naskah tertulis atau rekamannya.

·         Pantomim : 10 buah gambar atau 2 buah rekamannya.

·         Karya pertunjukan : 2 buah rekamannya.

·         Karya siaran : 2 buah rekamannya.

·         Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar : masing-masing 10 lembar berupa foto.

·         Arsitektur : 1 buah gambar arsitektur.

·         Peta : 1 buah.

·         Fotografi : 10 lembar.

·         Sinematografi : 2 buah rekamannya.

·         Terjemahan : 2 buah naskah yang disertai izin dari pemegang Hak Cipta.

·         Tafsir, saduran dan bunga rampai 2 buah naskah.

3.      DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

a.       ATAS NAMA PERUSAHAAN

1.    Surat Kuasa yang ditandatangani diatas materai “6.000”.

2.    Surat Pengalihan Hak (dari pencipta kepada Pemegang Hak Cipta) ditandatangani diatas meterai “6000”).

3.    Surat Pernyataan (menyatakan ciptaan tersebut adalah asli).

4.    NPWP Perusahaan.

5.    Foto Copy KTP Pemohon dan Pencipta.

6.    Akta Perusahaan.

7.    Contoh Ciptaan.

b.         ATAS NAMA PERORANGAN

1.    Surat Kuasa yang ditandatangani diatas materai “6.000”

2.    Surat pengalihan hak (apabila nama Pencipta berbeda dengan nama Pemegang Hak Cipta) ditandatangani diatas materai “6.000”).

3.    Surat Pernyataan (menyatakan ciptaan tersebut adalah asli)

4.    NPWP

5.    Foto Kopi KTP

c.        PROSES PENDAFTARAN ± 1,5 tahun

BAB III

PENUTUP

A.   KESIMPULAN

Hak cipta diatur dalam UU No.19 tahun 2002. Hak cipta adalah Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 UUHC). Dikatakan hak khusus atau sering juga disebut hak eksklusif yang berarti hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta dan tentunya tidak untuk orang lain selain pencipta. Hak khusus meliputi :

a. hak untuk mengumumkan;

b. hak untuk memperbanyak.

B.    SARAN

Adapun saran yang dapat kami sampaikan adalah :

a.     Pemerintah harus bertindak tegas untuk menghukum pelaku yang melanggar UU Hak cipta

b.     Pemerintah mengharuskan setiap pencipta untuk segera mendaftarkan karya ciptaannya, agar tidak terjadi plagiatisme

c.     Masyarakat ikut berpartisipasi dalam menerapkan peraturan mengenai ha cipta serta menghargai hasil cipta orang lain

    

DAFTAR PUSTAKA

http://kumpulanmakalahjanuari2008.blogspot.com/

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta

http://hakinteletual.com/hak-cipta/prosedur-pendaftaran-ciptaan/

http://hakinteletual.com/hak-cipta/masa-berlaku-hak-cipta/


Create by DedensMDs