Bagaimana perbedaan serta pengaruhnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 186, 137, dan 138 terkait mogok kerja dengan perkembangan hukum ketenagakerjaan di masa sekarang ? sertakan alasan hukumnya.

 

bagaimana perbedaan serta pengaruhnya setelah adanya  putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 186, 137, dan 138 terkait mogok kerja dengan perkembangan hukum ketenagakerjaan di masa sekarang ? sertakan alasan hukumnya.

Jawab:

 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 186, 137, dan 138 terkait mogok kerja memiliki perbedaan dan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum ketenagakerjaan di masa sekarang. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan dan pengaruhnya:

 

Perbedaan Setelah Putusan MK

1.    Pada Pasal 186, Sebelum putusan MK, Pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa mogok kerja harus dilakukan oleh serikat pekerja yang terdaftar secara sah. Namun setelah putusan MK, persyaratan ini dihapuskan sehingga mogok kerja dapat dilakukan oleh serikat pekerja sekalipun yang tidak terdaftar secara sah.

2.    Pasal 137, Sebelum putusan MK, Pasal 137 mengatur bahwa mogok kerja hanya dapat dilakukan setelah upaya mediasi dan arbitrase gagal. tetapi setelah putusan MK, persyaratan ini dihapuskan sehingga serikat pekerja dapat langsung melakukan mogok kerja tanpa harus melalui proses mediasi dan arbitrase terlebih dahulu.

3.    Pasal 138, Sebelum putusan MK, Pasal 138 mengatur bahwa mogok kerja hanya dapat dilakukan jika ada perselisihan hubungan industrial yang belum diselesaikan. Akan tetapi setelah putusan MK, persyaratan ini dihapuskan sehingga serikat pekerja dapat melakukan mogok kerja tanpa harus menunggu adanya perselisihan hubungan industrial.

 

Pengaruh Putusan MK

1.    Peningkatan Hak Serikat Pekerja

Putusan MK memberikan pengaruh positif terhadap hak serikat pekerja dalam melakukan mogok kerja. Dengan menghapuskan persyaratan yang membatasi mogok kerja, serikat pekerja memiliki kebebasan yang lebih besar untuk melaksanakan hak mogok kerja.

2.    Peningkatan Perlindungan Pekerja

Putusan MK juga memberikan pengaruh positif terhadap perlindungan pekerja. Dengan menghapuskan persyaratan yang membatasi mogok kerja, pekerja memiliki kebebasan yang lebih besar untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui mogok kerja.

3.    Perubahan Dinamika Hubungan Industrial

Putusan MK mengubah dinamika hubungan industrial dengan menghilangkan persyaratan yang membatasi mogok kerja. Hal ini dapat mempengaruhi taktik dan strategi yang digunakan oleh serikat pekerja dan pengusaha dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

 

Putusan MK didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi hak-hak konstitusional pekerja dan serikat pekerja. MK berpendapat bahwa persyaratan yang membatasi mogok kerja bertentangan dengan hak konstitusional pekerja untuk melakukan mogok kerja sebagai bentuk perjuangan dan perlindungan hak-hak mereka.

 

Dalam putusannya, MK juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan yang mengakui pentingnya kebebasan berserikat dan berunding serta perlindungan hak-hak pekerja. Dengan menghapuskan persyaratan yang membatasi mogok kerja, MK berupaya memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja dan serikat pekerja dalam melaksanakan hak-hak mereka.

 

Namun, perlu diingat bahwa pengaruh putusan MK terhadap perkembangan hukum ketenagakerjaan tidak hanya terbatas pada perubahan Pasal 186, 137, dan 138. Putusan MK juga dapat mempengaruhi interpretasi dan implementasi hukum ketenagakerjaan secara lebih luas, serta memicu perubahan dan perbaikan dalam regulasi ketenagakerjaan di masa depan.

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003

Asri Wijanti, 2014, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.