Perbedaan penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum adminitrasi negara, penegakan hukum lingkungan melalui instrumen perdata dan penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana!

Perbedaan penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum adminitrasi negara, penegakan hukum lingkungan melalui instrumen perdata dan penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana!

 

Perbedaan Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Hukum

a.    Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi negara melibatkan aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga administrasi negara.

Sanksi yang diberikan biasanya berupa denda, perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, atau pencabutan izin usaha.

Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan mempunyai dua fungsi yaitu bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif yaitu berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku kegiatan, dan dapat juga berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran.

 

Penegakan hukum administrasi memberikan sarana bagi warga negara untuk menyalurkan haknya dalam mengajukan gugatan terhadap badan pemerintahan. Gugatan hukum administrasi dapat terjadi karena kesalahan atau kekeliruan dalam proses penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berdampak penting terhadap lingkungan.

Penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif berawal dari proses pemberian izin terhadap pelaku kegiatan sampai kewenangan dalam melakukan pengawasan yang diatur dalam Pasal 18, 22, 23, dan 24 U.U.P.L.H. Sedangkan yang bersifat represif berhubungan dengan sanksi administrasi yang harus diberikan terhadap pencemar yang diatur dalam

Pasal 25 sampai Pasal 27 U.U.P.L.H No.23 Tahun 1997.

 

b.    Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana melibatkan tindakan kriminal yang melanggar hukum lingkungan. Sanksi yang diberikan dapat berupa hukuman penjara, denda yang lebih berat, atau sanksi pidana lainnya.

 

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain adalah penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan. Substansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus.

 

Dalam hal demikian, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana pada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, personil, dan hukum acara yang berlaku. 

Ketentuan pidana di bidang hukum lingkungan secara umum diatur dalam Pasal 94-120 UUPPLH 2009. Selain itu, ketentuan pidana lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sector, seperti UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990), UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketanaganukliran, UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan UU lain sebagainya. 

 

Perbuatan hukum yang dimaksud berupa pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam undang-undang PPLH. Sedikitnya ada 7 ketentuan yang dapat menjadi dipidana jika ketentuan dilanggar oleh pihak-pihak yang

berkepentingan. Ketentuan yang dimaksud adalah :

a.    Ketentuan tentang baku mutu

b.    Ketentuan tentang rekayasa genetika

c.    Ketentuan tentang Limbah

d.    Ketentuan tentang Lahan

e.    Ketentuan tentang Izin Lingkungan

f.     Ketentuan tentang Informasi Lingkungan Hidup.

 

c.    Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata melibatkan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerusakan lingkungan melalui gugatan perdata. Sanksi yang diberikan biasanya berupa ganti rugi atau pemulihan lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan dalam perdata dapat

dilakukan dengan 3 cara yait :

-       Class Action atau Gugatan Masyarakat Class Action atau gugatan masyarakat dalam UU PPLH diatur dalam pasal 90. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, sertajenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

-       Hak gugat organisasi sendiri diatur dalam pasal 92 UU PPLH, hak ini dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

-       Hak Gugat Pemerintah baik itu pemerintah pusat dan daerah Hak gugat pemerintah pasal 90 dalam UU PPLH, Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

 

Pada realita pelaksanaan praktiknya, kombinasi dari ketiga instrumen hukum ini sering digunakan untuk memastikan penegakan hukum lingkungan yang efektif.

 

Adji Samekto, 2024, Hukum Lingkungan Edisi 2, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup