Skip to main content

Analisis Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

  1.     Analisis Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Jelaskan bagaimana hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi oleh hukum Indonesia. Apa saja ketentuan hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan? Jawab: Hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi oleh hukum Indonesia melalui: a.     Konstitusi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. b.     Undang-undang Pemerintah telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur hukum adat, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). c.     Pengadilan adat Beberapa wilayah di Indonesia memiliki pengadilan adat atau lembaga hukum adat yang ditunjuk oleh pemerintah. d.     Reformasi hukum...
Post a Comment

Langkah dan tahapan-tahapan yang tepat yang harus dilakukan oleh Pekerja/Buruh ketika terjadi perselisihan hubungan Industrial dengan perusahaan ? sertakan alasan dasar hukumnya.

 

Langkah dan tahapan-tahapan yang tepat yang harus dilakukan oleh Pekerja/Buruh ketika terjadi perselisihan hubungan Industrial dengan perusahaan ?  sertakan alasan dasar hukumnya.

Jawab:

Langkah dan tahapan yang tepat yang harus dilakukan oleh pekerja/buruh ketika terjadi perselisihan hubungan industrial dengan perusahaan adalah sebagai berikut:

1.    Menyelesaikan perselisihan secara musyawarah

Pekerja/buruh dan perusahaan harus berupaya menyelesaikan perselisihan secara musyawarah terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang damai dan saling menguntungkan. Jika kedua belah pihak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, maka tidak perlu melakukan langkah-langkah berikutnya. Alasan dasar hukumnya adalah Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2.    Mediasi

Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka langkah selanjutnya adalah mediasi. Mediasi merupakan upaya penyelesaian perselisihan melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan bantuan mediator. Alasan dasar hukumnya adalah Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3.    Arbitrase

Jika mediasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah arbitrase. Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pengadilan arbitrase yang diakui oleh pemerintah. Alasan dasar hukumnya adalah Pasal 154 dan 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4.    Pengadilan Hubungan Industrial

Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, maka langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah melalui pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau perusahaan. Alasan dasar hukumnya adalah Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Darwan, P. (2000). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya

Asri Wijanti, 2014, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.

 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

SISTEM PENGGAJIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB. I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Setiap organisasi khususnya perusahaan memerlukan data yang bersifat riil dari setiap tingkatan manajemennya. Data tersebut disusun dan dikelola dalam sebuah sistem informasi. Salah satu sistem informasi terpenting pada perusahaan adalah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia/Human Resourches Information System (SISDM/HRIS). Setiap perusahaan besar pastilah memiliki sistem informasi sumber daya manusia (human resource information system) dan juga Sistem Penggajiannya. Sistem sumber daya manusia membantu bisnis dalam mengembangkan susunan kebutuhan kepegawaian, mengidentifikasi potensi- potensi karyawan baru, menyimpan arsip karyawan, menjejaki pelatihan, keterampilan, dan prestasi kerja karyawan, dan membantu para manajer mengembangkan rencana yang sesuai dengan kompensasi dan pengembangan karir karyawan. Sistem perusahaan dapat membantu bisnis untuk mengkoordinasi susunan kepegawaian mereka dengan aktivitas produksi dan penjualan dan sumber...
Post a Comment
Read more

Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Konsep dasar metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah mencari hasil terbaik dari proses normalisasi sesuai dengan persamaan (rumus) Simple Additive Weighting (SAW) dengan kriteria yang ada pada setiap alternatif untuk ditentukan alternatif terbaik. Persamaan (rumus) untuk melakukan normalisasi tersebut adalah sebagai berikut :   Dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternative A 1 pada atribut C j ; i=1,2,……,m dan j=1,2,……,n. nilai preferensi untuk setiap alternatif (V i ) diberikan sebagai : Keterangan : Vi        = rangking setiap alternatif. Wj       = nilai bobot dari setiap kriteria Rij        = nilai rating kinerja ternormalisasi Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih.     Kelebihan dari   Metode SAW 1.       Menentukan nilai bobot untuk setiap atribut ...
Post a Comment
Read more

MODEL-MODEL-PENGEMBANGAN-PERANGKAT-LUNAK

MODEL-MODEL PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK BAB I PENDAHULUAN A.     LATAR BELAKANG Pengembangan sistem informasi dalam kurun waktu kini sungguh sangat pesat. Di hampir setiap perusahaan selalu melakukan perbaikan, inovasi, dan evaluasi terhadap sistem informasi yang ada di dalam perusahaan tersebut, agar selalu mendukung bisnis-bisnis yang mereka jalankan.Dengan memanfaatkan kemampuan dari sistem informasi, diharapkan perkembangan bisnis semakin maju dan dapat menaikkan pendapatan dari perusahaan. Pengembangan perangkat lunak dapat diartikan sebagai proses membuat suatu perangkat lunak baru untuk menggantikan perangkat lunak lama secara keseluruhan atau memperbaiki perangkat lunak yang telah ada. Agar lebih cepat dan tepat dalam mendeskripsikan solusi dan mengembangkan perangkat lunak, juga hasilnya mudah dikembangkan dan dipelihara, maka pengembangan perangkat lunak memerlukan suatu metodologi khusus. Metodologi pengembangan perangkat ...
Post a Comment
Read more