Jelaskan langkah-langkah penegakan hukum lingkungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen hukum administrasi dalam kasus ini. Sebutkan contoh-contoh tindakan administratif yang spesifik berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

 

1.    Jelaskan langkah-langkah penegakan hukum lingkungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen hukum administrasi dalam kasus ini. Sebutkan contoh-contoh tindakan administratif yang spesifik berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Jawab:

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan tegas bahwa undang-undang ini mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melalui mediasi atau sejenisnya. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan dapat meliputi gugatan perorangan, gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah.

 

Penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan dengan menggunakan tiga instrumen hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masing-masing instrumen hukum berbeda-beda. Instrumen hukum administratif oleh pejabat administratif dalam hal ini adalah pemerintah yang berwenang untuk itu, instrumen hukum perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara perorangan maupun badan hukum, instrumen hukum pidana oleh polisi yang kemudian diteruskan oleh jaksa. Pada dasarnya setiap instrumen hukum mempunyai jangkauannya masing-masing dengan tujuan yang berskala proporsional yang tergantung dari kepentingan yang ingin diselesaikan. 

 

Penegakan hukum melalui tiga instrument hukum ini merupakan upaya represif yang perlu dilakukan secara efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, dapat mendayagunakan hukum administrasi, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan dengan instansi lain.

 

Jenis-jenis sanksi administrasi dalam enegakan hukum lingkungan diatur pada bab 12 bagian kedua pasal 76 sampai dengan pasal 83 UUPPLH  sebagai berikut :

a.    Teguran tertulis

b.    Paksaan pemerintah

c.    Pembekuan izin lingkungan atau

d.    Pencabutan izin lingkungan.

 

Berdasarkan kasus diatas, bahwa PT. Industri Lestari melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena membuang limbah organik cair yang menyebabkan pencemaran sungai dan kerugian bagi petani.

 

Dengan demikian pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan administratif berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 antara lain:

a.    Melakukan Pemberitahuan Tertulis, dengan Memberikan surat peringatan kepada PT. Industri Lestari untuk menghentikan pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan peraturan.

b.    Melakukan Pembekuan Izin, dengan memberhentikan sementara izin operasional perusahaan hingga perusahaan melakukan perbaikan dan penanganan limbah yang benar.

c.    Memberikan Sanksi Administratif, dengan memberikan denda administratif atau sanksi lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran.

d.    Melakukan Pengambilalihan Perusahaan, Jika pelanggaran tak kunjung mendapat perhatian serius dan masih berlanjut, maka pemerintah dapat mengambil alih operasi perusahaan untuk melakukan perbaikan lingkungan.

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkakn bahwa instrumen hukum administrasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan melakukan penegakan hukum lingkungan melalui pemberitahuan tertulis, pembekuan izin, pemberian sanksi administratif, dan pengambilalihan perusahaan.

 

Contoh-contoh tindakan administratif yang spesifik berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

a.    Pemerintah dapat memberlakukan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait dengan pencemaran lingkungan.

b.    Jika PT. Industri Lestari terbukti melanggar regulasi lingkungan, pemerintah dapat mencabut izin usahanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

 

2.    Bagaimana kelompok petani dapat menggunakan instrumen hukum perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat pencemaran tersebut? Jelaskan jenis gugatan perdata apa yang dapat diajukan dan pihak-pihak yang dapat dijadikan tergugat.

Jawab:

Kelompok petani dapat menggunakan instrumen hukum perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat pencemaran tersebut. Mereka dapat mengajukan gugatan perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan PT. Industri Lestari sebagai tergugat. Gugatan ini bertujuan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melanggar hukum, yaitu pencemaran sungai yang mengakibatkan kematian ikan, ternak, dan penurunan produktivitas pertanian.

 

Dalam tuntutan atas gugatan tersebut, kelompok petani dapat menuntut ganti rugi atas kerugian material dan immaterial yang mereka alami akibat pencemaran tersebut, seperti kerugian ekonomi akibat penurunan produktivitas pertanian dan kerugian non-ekonomi akibat hilangnya sumber mata pencaharian.

 

 

Adji Samekto, 2024, Hukum Lingkungan Edisi 2, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

miqBachrul, Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2013.

Erwin Muhamad, Hukum Lingkungan, RefikaAditama, Bandung, 2008.

Muslimin Amrah, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Adminitrasi dan Hukum Administrasi, Bandung, 1985.

Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika,Jakarta, 2005.