Bagaimana perkembangan peraturan perundang-undangan penyelesaian hubungan industrial yang pernah dan masih berlaku di Indonesia!

 

Bagaimana perkembangan peraturan perundang-undangan penyelesaian hubungan industrial yang pernah dan masih berlaku di Indonesia!

 

1.    Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Penyelesaian Hubungan Industrial

a.    Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang ini mengatur tentang hubungan industrial, perjanjian kerja, dan perlindungan untuk hak atas pekerjaan. UU ini memuat ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

b.    Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan ini mengatur prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja / buruh dan pengusaha. Alasan hukum yang melatarbelakangi peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari konflik yang dapat mengganggu stabilitas hubungan industrial.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

c.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan

Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan, melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Alasan hukum yang mendasari peraturan ini adalah untuk memberikan alternatif penyelesaian yang cepat, efektif, dan adil bagi para pihak yang terlibat dalam perselisihan.

d.    Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011

Putusan ini menguatkan hak pekerja/buruh untuk melakukan mogok kerja sebagai bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan ini adalah untuk melindungi hak konstitusional pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

e.    Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang ini menawarkan beragam mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial mulai dari musyawarah dan mediasi, hingga pengadilan terkait di Departemen Ketenagakerjaan.

 

 

 

2.    Prosedur dan Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

a.    Perundingan Langsung

Prosedur ini dimulai dengan perundingan langsung antara para pihak kedua, yaitu perwakilan serikat buruh dan perusahaan.

b.    Mediasi

Jika perundingan langsung tidak menemukan solusi, mediasi dapat dilakukan. Pihak ketiga yang independen dan netral akan membantu mengadakan musyawarah antara kedua pihak.

c.    Arbitrase

Jika mediasi tidak memberi solusi yang memuaskan, maka dapat dilakukan proses arbitrase. Teori arbitrase memiliki tujuan untuk menghasilkan keputusan yang akhir dan mengakhiri perselisihan di antara kedua pihak terkait.

d.    Pengadilan

Pengadilan merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Proses ini dimulai dengan mendaftar tuntutan ke Departemen Ketenagakerjaan, lalu pihak Departemen akan menyelesaikannya melalui pengadilan.

 

Seluruh prosedur tersebut didukung oleh beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

 

 

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Hardjoprajitno, Purbadi, 2022, Hukum Ketenagakerjaan, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.