faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya pelanggaran terhadap perjanjian kerja baik PKWT ataupun PKWTT ? sertakan alasannya

 

Menurut saudara, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya pelanggaran terhadap perjanjian kerja baik PKWT ataupun PKWTT ? sertakan alasannya.

 

Izin menyampaikan argumentasi dan jawaban atas pertanyaan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya pelanggaran terhadap perjanjian kerja baik PKWT ataupun PKWTT? serta alasannya.

 

Pelanggaran terhadap perjanjian kerja baik PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tetap) ataupun PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tetap) disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor kelalaian dan faktor pemaksaan. Faktor kelalaian ialah ketika salah satu pihak tidak melakukan hal-hal berupa kewajiban yang diperlukan dalam suatu perjanjian kerja secara sengaja atau dengan kesadaran. Faktor pemaksaan ialah ketika salah satu pihak tidak mampu memenuhi perjanjian disebabkan karena hal atau peristiwa yang bukan kesalahannya. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau bahkan diketahui oleh pihak tersebut.

 

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh pengusaha dan pekerja mengenai syarat, hak, dan kewajiban dalam suatu pekerjaan. Perjanjian kerja perlu disepakati di awal, sebelum pekerja mulai bekerja. Perjanjian kerja harus jelas dan dijelaskan sebaik mungkin agar tidak ada salah paham di kemudian hari. Secara umum, perjanjian kerja dibagi menjadi dua, yakni baik PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tetap) dan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tetap).

 

Tujuan utama dibuatnya suatuperjanjian kerja adalah agar semua pihak mengetahui dan menjalankan kewajibannya masing-masing, jadi ketika ada satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya, maka hal itu disebut sebagai pelanggaran perjanjian kerja. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)adalah perjanjian kerja yang mengikat karyawan kontrak dan pekerja lepas. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)adalah perjanjian kerja yang mengikat karyawan tetap yang tidak memiliki masa berlaku. PKWT maupun PKWTT adalah perjanjian kontrak kerja karyawan yang diterapkan dan berlaku saat ini di Indonesia, baik PKWT maupun PKWTT diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketika ada satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya, hal itu disebut sebagai pelanggaran perjanjian kerja. Dua faktor utama penyebab pelanggaran perjanjian kerja adalah faktor kelalaian dan faktor pemaksaan.

 

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pelanggaran terhadap perjanjian kerja baik PKWT ataupun PKWTT antara lain:

1.    Perusahaan mengalami defisit anggaran, dampak defisit adalah buruk bagi keberlangsungan perusahaan atau negara, diantaranya adalah PHK para karyawan yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan.

2.    Efisiensi produktivitas kerja dengan pengurangan jumlah karyawan merupakan salah satu opsi efisiensi yang ada dengan tujuan tersebut terkadang perusahaan meminta kepada pekerja yang mengalami pemutusan untuk membuat surat pengunduran diri. Permintaan tersebut secara eksplisit merupakan suatu hal yang kontradiktif, sehingga patut dipertanyakan menimbulkan kerugian bagi para karyawan.

3.    Pengalihan tenaga manusia ke tenaga mesin, di satu sisi bisa meningkatkan produksi dan efisiensi perusahaan, namun disisi lain dapat menimbulkan permasalahan terkait pengurangan pekerja.

4.    Isi perjanjian kerja tidak jelas atau ambigu yang menyebabkan penafsiran yang berbeda antara perusahaan dan karyawan.

5.    Tidak adanya pemahaman yang sama antara perusahaan dan karyawan seperti tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, atau gaji dan benefit.

6.    Perusahaan mengubah kebijakan-kebijakan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja tanpa memberikan penjelasan atau konsultasi kepada karyawan.

7.    Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.

8.    Perbedaan interpretasi hukum antara perusahaan dan karyawan mengenai perjanjian kerja,

9.    Kurangnya pengawasan atau penegakan hukum yang lemah sehingga pelanggaran perjanjian kerja dapat terjadi secara berulang.

10. Ketidakjelasan ketentuan kontrak seperti tidak ada definisi yang tepat mengenai tugas dan tanggung jawab pekerja, durasi kontrak, atau hak dan kewajiban masing-masing pihak.

11. Kesalahan dalam pengelolaan sumber daya manusia seperti diskriminasi, mobbing, atau pengabaian terhadap kesejahteraan pekerj.

12. Ketidaktahuan pekerja akan hak-haknya dalam perjanjian kerja dan dengan demikian mungkin tidak menyadari jika terjadi pelanggaran.

 

 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Wiryani, Fifik. 2003, Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita, UMM Press, Malang

Tadjhoedin, Noer Effendi, 1992, Buruh Anak Fenomena Dikota dan Pedesaan-Dalam Buruh Anak Disektor Informal-Tradisional Dan Formal, Sumberdaya Manusia, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta

Haryadi, Dedi, Tjandraningsih dan Indrasari, 1995, Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil,Alkatiga, Bandung

Libertus Jehani. 2006. Hak-hak Pekerja Bila di-PHK. Tangerang; Visi Media

Hardijan Rusli. 2004. Hukum Ketenagakerjaan 2003. Jakarta: Ghalia Indonesia

Indonesia. Kepmenakertrans Nomor: KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu