urgensi ratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan bagi Indonesia! Beserta contoh dan referensinya.

 

urgensi ratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan bagi Indonesia!

Beserta contoh dan referensinya.

 

Pengesahan atau ratification merupakan cara yang sudah melembaga dalam pembuatan perjanjian internasional. Ratifikasi bertujuan memberikan kesempatan kepada Negara-negara guna mengadakan peninjauan serta pengamatan apakah negaranya dapat diikat oleh perjanjian itu atau tidak. Selain itu dengan adanya ratifikasi akan menumbuhkan keyakinan pada lembaga perwakilan rakyat bahwa yang menandatangani isi perjanjian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.

 

Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum sebab perjanjian internasional dilakukan secara tertulis dan juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum Internasional. Perjanjian internasional mengatur berbagai masalah yang menyangkut kepentingan bersama di antara para subjek hukum internasional.

 

Ratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Sehingga dengan melakukan ratifikasi yang  Indonesia mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.

 

Pengesahan suatu perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut dan dilakukan melalui Undang-Undang atau Keputusan Presiden.

 

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengesahan perjanjian internasional tertentu hanya dilakukan dengan Undang-Undang. Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional tertentu” adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Urgensi Ratifikasi perjanjian internasional yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Negara-negara guna mengadakan peninjauan serta pengamatan apakah negaranya dapat diikat oleh perjanjian itu atau tidak.

 

Perjanjian internasional lingkungan yang telah diratifikasi Indonesia adalah Konvensi Rotterdam dengan di undangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade).

 

Urgensi ratifikasi Pengesahan Konvensi Rotterdam dengan melihat ancaman pengiriman limbah ke Indonesia seperti limbah obat-obatan dan logam bekas. Dukungan legislasi untuk menjaga lingkungan juga datang dari komunitas internasional, hingga kini Indonesia sudah menandatangani 23 perjanjian internasional bidang lingkungan hidup, baik berbentuk protokol maupun konvensi.

 

Berikut adalah beberapa perjanjian internasional yang telah diratifikasi di Indonesia antara lain:

Deklarasi Stockholm (1972 yaitu dokumen internasional pertama yang mengakui hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah (1971) tentang Perjanjian yang mengadopsi pendekatan pengelolaan ekosistem.

Konvensi tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Laut Antartika (1980) tentang Perjanjian yang mengadopsi pendekatan pengelolaan ekosistem.

Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (1992) tentang Perjanjian yang mengadopsi pendekatan pengelolaan ekosistem.

Perjanjian lingkungan multilateral (MEA) adalah salah satu pakta yang mendukung gerakan lingkungan global. MEA dinegosiasikan dan disetujui oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

 

 

Adji Samekto, 2024, Hukum Lingkungan Edisi 2, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan