Menyusun analisis mengenai penerapan konvensi dan perjanjian internasional terkait lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia

 

Menyusun analisis mengenai penerapan konvensi dan perjanjian internasional terkait lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia

 

1.    Evaluasi Kebijakan

Indonesia telah berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dari Agenda 2030 dan Perjanjian Paris ke dalam kebijakan nasionalnya. Salah satu contoh konkret dari kebijakan nasional terkait adalah Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). RAN-GRK merupakan instrumen kebijakan yang mengintegrasikan komitmen Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030, dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan internasional. Selain itu, Indonesia juga telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Agenda 2030 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mencakup tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan dan strategi untuk mengurangi emisi karbon.

 

2.    Kesenjangan dan Tantangan

Meskipun Indonesia telah berkomitmen secara internasional, terdapat kesenjangan antara komitmen tersebut dan implementasi kebijakan nasional. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antara sektor-sektor terkait, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, tantangan lainnya termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran akan isu lingkungan di tingkat lokal, serta keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan untuk melaksanakan program-program perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap kerja sama global dengan terlibat aktif dalam organisasi internasional seperti PBB. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama terkait dengan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan:

Kurangnya koordinasi antara pemerintah nasional dan lokal dapat menjadi tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Perbedaan antara pembiayaan pembangunan saat ini dan kebutuhan SDG diperkirakan mencapai $4 triliun.

Kurangnya akuntabilitas atas program sukarela seperti SDGs tidak mengikat secara hukum, sehingga PBB tidak dapat berbuat banyak jika suatu negara memilih untuk tidak menerapkannya.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak, sehingga mengalami berbagai macam tantangan dan kendala dalam implementasinya.

Beberapa faktor yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia antara lain Sumber daya alam yang melimpah, Sumber daya manusia yang mampuni di bidang pembangunan, Kepastian hukum, Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat.

 

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu mengelola sumber daya alam secara bijaksana, memperhatikan pembuangan limbah dari hasil pengolahan sumber daya tersebut, memanfaatkan sumber aya alam dengan teknologi yang ramah lingkungan dan menggunakan sumber daya alam secara efisien. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan ekonomi berkelanjutan adalah masih adanya pro dan kontra dalam masyarakat. Salah satu faktor pendukung adalah tersedia sumber daya alam yang melimpah, sumberdaya manusia yang sudah mumpuni di bidang pembangunan, kepastian hukum, tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat.

 

Prinsip yang harus dijalankan dalam ekonomi berkelanjutan adalah efisiensi, mobilitas, aksesibilitas, keselamatan dan kenyamanan, partisipasi masyarakat, pembatasan emisi, sumber daya alam, habitat, dan ekosistem. Prinsip-prinsip tersebut dikelompokkan pada aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencegah timbul berbagai pencemaran akibat polusi, hilangnya daerah resapan air dan hilangnya lahan terbuka hijau.

 

Bagi Indonesia sendiri pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah kegiatan ekonomi yang fokus pada kesejahteraan bersama. Menguntungkan bagi konsumen dan produsen namun juga tidak menimbulkan dampak buruk yang besar bagi lingkungan.

 

Sebagai negara agraris Indonesia berusaha menerapkan pemanfaatan lahan pertanian yang dinilai sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu hanya menanami lahan dengan satu jenis tanaman saja, memberi pupuk agar tanah subur, melakukan tanaman tumpang sari, menjaga kesuburan tanah dengan merotasi jenis tanaman. Upaya lain yang juga dilakukan untuk melestarikan lingkungan adalah dengan menanami kembali hutan yang gundul, tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan, tebang pilih dan tidak sewenang-wenang. 

 

Keseimbangan pembangunan dengan lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan oleh pemerintah agar generasi yang akan datang tidak menuai dampak yang ditimbulkan pembangunan dimasa sekarang. Salah satu implementasi pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Beberapa faktor yang dianggap sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah tersedianya sumber daya alam, sumberdaya manusia, kepastian hukum tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah gejala alam, cuaca yang tidak menentu, curah hujan, masih minimnya wawasan tentang pembangunan berkelanjutan.

 

Hasil penelitian yang dilakukan Perdinan (2021) menyebutkan pemerintah Indonesia memberikan respons terhadap dampak perubahan iklim melalui berbagai macam kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di berbagai sector seperti sektor ekonomi.

 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa pada pelaksanaannya memang sangat diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah termasukjuga partisipasi masyarakat dalam adaptasi pelaksanaan program. Pemerintah telah membuat peraturan perundangan beserta turunannya dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan yang ditandai dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Beberapa upaya yang dilakukan di antaranya mengurangi sampah plastik dengan menggalakkan kegiatan ekonomi sirkuler, utamanya dengan Reuse, Reduce, dan Recycle (3R) mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan penerapan kebijakan pajak karbon.

 

Selain banyak pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari berbagai negara telah mendeklarasikan upaya dan dukungan perbaikan lingkungan. Bahkan sejak puluhan tahun lalu telah dicetuskan hari bumi (earth’s day) yang diperingati setiap tanggal 2 April. Pemerintah sebagai pembuat regulasi, tentunya memiliki peran sentral untuk mengurangi kerusakan lingkungan melalui konsep ekonomi yang berkelanjutan.

 

Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan prinsip-prinsip good governance sehingga kepercayaan masyarakat juga akan meningkat. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah dan aparatur negara diperlukan perbaikan sistem dan reformasi birokrasi. Hal tersebut dikarenakan lingkungan distruptif akan dapat mengganggu sistem tata kelola yang telah ada, sehingga diperlukan konsep baru untuk mengoptimalkan sistem yang telah ada.

Hasil penelitian yang dilakukan Nurhayati et al., (2020) menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami tentang perubahan iklim sebagai akibat dari pemanasan global, walaupun mereka merasakan dampak adanya perubahan iklim terutama masyarakat yang pekerjaannya berhubungan langsung dengan kondisi alam seperti petani dan nelayan.

 

Sebagai negara agraris, sektor pertanian tentunya menjadi salah satu sumber penghasilan

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dan perubahan perilaku untuk

mengatasi masalah tersebut. Penelitian Mustangin (2017) menyebutkan bahwa diperlukan

keterlibatan dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim melalui pendidikan kepada masyarakat guna menyukseskan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sangat diperlukan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dampak dari perubahan iklim. Dimana perlu adaptasi dan kesigapan masyarakat untuk menghadapi situasi dan kondisi cuaca yang sangat ekstrim dan tidak menentu. Dengan adanya kesadaran maka masyarakat pun akan lebih selektif dalam penggunaan bahan bakar dari fosil, mengurangi, mengelola dan memanfaatkan sampah rumah tangga terutama yang berbahan plastic.

 

3.    Peran dan Tanggung Jawab

Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia dapat meningkatkan tanggung jawab dan kontribusinya dengan memperkuat kerjasama regional dan internasional, serta berperan aktif dalam forum-forum global terkait lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan transfer teknologi dan pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.

Indonesia dapat meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim dengan:

a.    Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

b.    Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

c.    Mengurangi emisi gas rumah kaca, misalnya dengan beralih ke sumber energi terbarukan

d.    Melestarikan hutan yang menyerap karbon dioksida dari atmosfer

e.    Mengurangi limbah yang menghasilkan gas metana

f.     Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut

 

Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Sebagian besar emisi tersebut berasal dari penggunaan lahan, terutama penggundulan hutan dan pembukaan lahan gambut kaya karbon untuk pertanian.  Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kerangka kerja global untuk mengatasi tantangan terbesar dunia, seperti kemiskinan dan perubahan iklim.

 

4.    Rekomendasi Strategis

Untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, Negara B dapat mengambil langkah-langkah berikut:

a.    Pemerintah berperan sentral dalam menetapkan regulasi, standar lingkungan, memberikan insentif, dan berinvestasi dalam infrastruktur hijau serta teknologi ramah lingku ngan.

b.    Kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan.

c.    Negara harus menjalankan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang, simultan, selaras, dan berlanjutan dalam jangka Panjang dengan pembangunan berkelanjutan.

d.    Mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku maupun barang modal secara signifikan dapat meningkatkan industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap asing, dan memperkuat fundamental ekonomi nasional.

e.    Memperkuat struktur ekonomi nasional dengan membangun infrastruktur, mendorong investasi, dan memperkuat industri pengolahan yang berbasis ekspor.

 

Untuk lebih efektif dalam mengimplementasikan komitmen internasionalnya, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah berikut:

a.    Memperkuat koordinasi antar sektor dan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

b.    Meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu lingkungan melalui pendidikan dan advokasi.

c.    Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan lingkungan, termasuk melalui kerjasama internasional.

d.    Mendorong inovasi dan investasi dalam teknologi hijau serta energi terbarukan.

e.    Mengembangkan mekanisme pemantauan dan pelaporan yang transparan untuk memastikan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan lingkungan.

 

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta memperkuat kontribusinya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara global.

 

 

 

 

Adji Samekto, 2024, Hukum Lingkungan Edisi 2, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan

Ainurrohmah, Silfia; Sudarti, S. (2022). Analisis Perubahan Iklim dan Global Warming Yang Terjadi Sebagai Fase Kritis. Jurnal Pendidikan Fisika Dan Terapan, 3(3).

Ginting, Ari Mulianta; Rivani, Edmira; Rasbin; Budiyanti, E. (2019). Pengembangan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (M. Z. Hamzah (Ed.); 1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yayasan Inovasi Pembangunan Hijau (2020). Pembangunan Berkelanjutan : Lingkup, Definisi dan Peran Penduduk. Yayasan Inovasi Pembangunan Hjiau. ipehijau.org

Harahap, Pasmaka Pindo; Purnomo, E. P. A. (2020). Pembangunan Berkelanjutan: Dampak Pengembangan Apartemen Di Daerah Sleman Terhadap Kehidupan Masyarakat. Journal Balitbangda Lampung, 8(2), 135–146.

Julismin. (2013). Dampak Perubahan Iklim di Indonesia. Jurnal Geografi, 5(1). https://doi.org/https://dio.org/10.24114/jg.v5i1.8083

Tay, Dicky Siswanto Renggi ; Rusmiwari, S. (2019). Implementasi KebijakaPembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP), 8(4).

Sugandhy, Aca; Hakim, R. (2007). Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (1st ed.). Bumi Aksara.

Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 9(1), 39–

50.