Kebijakan pengupahan yang telah diterapkan oleh pemerintah apakah sudah dilaksanakan secara maksimal oleh perusahaan-perusahaan terhadap pekerjanya ? sertakan alasan hukumnya.

 

Menurut saudara, kebijakan pengupahan yang telah diterapkan oleh pemerintah apakah sudah dilaksanakan secara maksimal oleh perusahaan-perusahaan terhadap pekerjanya ? sertakan alasan hukumnya.

Kebijakan pengupahan yang telah diterapkan oleh pemerintah apakah sudah dilaksanakan secara maksimal oleh perusahaan-perusahaan terhadap pekerjanya ? sertakan alasan hukumnya.

Menurut saya kebijakan pengupahan yang telah diterapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal oleh perusahaan-perusahaan terhadap para pekerjanya.

Upah dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sistem Pengupahan Karyawan merupakan suatu pertimbangan-pertimbangan dan atau cara yang dilakukan secara rinci agar sampai pada besarnya upah yang diberikan kepada karyawan atau pekerja atau buruh yang digunakan oleh pengusaha berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya penerapan sistem pengupahan karyawan ini, diharapkan akan terpenuhinya kebutuhan hidup layak atau disingkat bagi karyawan atau pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaan. Mengenai bentuk upah dapat berupa uang, barang, maupun jasa. Adapun yang berupa uang, K.U.H.Per. Pasal 1602 h, menetapkan bahwa pembayarannya harus dilakukan dalam alat pembayaran yang sah di Indonesia, artinya dengan mata uang Indonesia.

Pekerja dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lain. Maka dari itu, para pekerja dan serikat pekerja selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk menghidupkan taraf hidup mereka. Namun di lain pihak, para pengusaha sering melihat upah sebagai bagian dari biaya saja, sehingga pengusaha biasanya enggan atau sangat hati-hati untuk meningkatkan upah. Pemerintah berkepentingan untuk menetapkan kebijakan pengupahan. Di satu pihak untuk tetap dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat. Di lain pihak, kebijakan pengupahan dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta mampu menahan laju inflasi.

Dengan demikian sistem pengupahan di satu sisi harus mencerminkan keadilan dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi jasa kerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Di sisi lain, sistem pengupahan di perusahaan harus mampu mendorong peningkatan produktivitas kerja, serta pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. Sebagaimana bunyi pasal Pasal 88 ayat 1 No. 13/2003 bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

1.    1.upah minimum;

2.    upah kerja lembur;

3.    3.upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

4.    4.upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;

5.    upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

6.    6.bentuk dan cara pembayaran upah;

7.    7.denda dan potongan upah;

8.    8.hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

9.    9.struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

10. upah untuk pembayaran pesangon; serta

11. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

 

Upah Layak dapat ditelusuri dalam Undang – Undang 13 tahun 2003 pasal 88 yang menyatakan :

1.    Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2.    Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Intinya adalah berupa kebijakan-kebijakan pengupahan yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka untuk melindungi pekerja/buruh atau karyawan yang bekerja di perusahaan. Perusahaan dalam membuat besarnya upah, melandaskan pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini terdapat dalam Kepmenakertrans Nomor 49 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur Dan Skala Upah, dimana dalam menentukan besarnya upah, perusahaan memperhatikan analisa jabatan, uraian jabatan, dan evaluasi jabatan. Perusahaan juga memperhatikan dasar-dasar pertimbangan penyusunan struktur upah yang dapat dilakukan melalui struktur organisasi, rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan, kemampuan perusahaan, upah minimum, dan kondisi pasar

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

Aisha, Berliana D. (2019). Pemutusan Hubungan Kerja Yang Didasarkan Pada Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama. Jurist- Diction Law Journal, Vol.2, (No.1), pp.63-76.

Darwan, P. (2000). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit.

Peraturan Permintah Pengganti Undang-Undang RI no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pasal 81 Angka 44 pasal 156 ayat (1), dan ayat (5)

Asri Wijanti, 2014, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.

Lalu Husni, 2004, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.