Tanggung jawab lingkungan Negara Maju terhadap kerusakan lingkungan di Negara Berkembang. Apakah Negara Maju memiliki kewajiban moral atau hukum untuk membantu mengatasi masalah ini? Jelaskan dengan merujuk pada prinsip-prinsip keadilan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

 

Tanggung jawab lingkungan Negara Maju terhadap kerusakan lingkungan di Negara Berkembang. Apakah Negara Maju memiliki kewajiban moral atau hukum untuk membantu mengatasi masalah ini? Jelaskan dengan merujuk pada prinsip-prinsip keadilan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

 

Secara global, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa negara-negara maju lebih bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Negara-negara maju secara historis telah menyebabkan pemanasan global dan negara-negara berkembang besar seperti Cina dan India turut berkontribusi dalam hal tersebut.

Negara maju sering dianggap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk membantu negara berkembang dalam mengatasi masalah lingkungan. Kewajiban ini dapat dilihat dari perspektif keadilan lingkungan yang menekankan bahwa semua orang terlepas dari lokasi geografis memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang sehat.

Negara maju memiliki kewajiban moral dan hukum untuk membantu mengatasi masalah lingkungan berdasarkan prinsip keadilan lingkungan, yang mencakup distribusi yang adil, partisipasi, dan reparasi. Referensi dari organisasi internasional mendukung pentingnya peran negara maju dalam hal ini

Prinsip keadilan lingkungan mencakup beberapa aspek:

1.    Distribusi yang Adil

Beban dan manfaat dari sumber daya alam harus dibagi secara adil. Negara maju, yang seringkali menjadi penyebab utama polusi dan kerusakan lingkungan, memiliki tanggung jawab untuk membantu negara yang lebih rentan.

2.    Partisipasi

Negara berkembang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan mereka. Negara maju harus mendukung proses ini.

3.    Reparasi

Negara maju yang telah berkontribusi pada kerusakan lingkungan global harus memberikan kompensasi atau bantuan kepada negara yang terkena dampak.

 

Pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro tahun 1992, prinsip Tanggung Jawab Bersama Namun Berbeda (CBDR) diformalkan. Prinsip 7 Deklarasi Rio ditetapkan sebagai konsep CBDR. Dinyatakan dalam deklarasi tersebut bahwa, “Mengingat kontribusi yang berbeda terhadap degradasi lingkungan global, Negara-negara memiliki tanggung jawab bersama namun berbeda. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab yang mereka pikul dalam upaya internasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan mengingat tekanan yang diberikan masyarakat mereka terhadap lingkungan global dan teknologi serta sumber daya keuangan yang mereka miliki.”

 

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1992 difokuskan pada tema-tema utama perubahan iklim, yaitu penggurunan, penggundulan hutan, degradasi keanekaragaman hayati. Ini adalah masalah lingkungan utama yang memerlukan respons kolektif untuk disejajarkan dalam tanggung jawab bersama. Secara hukum, prinsip CBDR menggambarkan kewajiban negara untuk melindungi lingkungan dan sumber daya lingkungan.

Negara-negara berkembang dalam upaya mereka untuk mencapai pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan diharapkan untuk menempatkan pertumbuhan ekonomi, energi untuk semua, dan industrialisasi di garis depan tujuan mereka sebelum mempertimbangkan isu-isu lingkungan. Oleh karena itu, memaksa negara-negara berkembang seperti negara-negara di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan untuk mengejar tujuan-tujuan lingkungan, khususnya pengurangan emisi CO2 akan memerlukan dukungan ekonomi, teknologi, dan keuangan yang substansial dari negara-negara maju dan masyarakat internasional untuk mengkompensasi kerugian ekonomi yang terkait dengan pengurangan polusi.

 

 

Adji Samekto, 2024, Hukum Lingkungan Edisi 2, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan