APA PERBEDAAN GADAI DALAM TANAH PERTANIAN YANG DIATUR DALAM HUKUM PERTANAHAN DENGAN GADAI DALAM HUKUM PERDATA BW ?

 

gadai tanah

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 17 UUPA, keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 oleh pemerintah pada 29 Desember 1960 yang mulai berlaku 1 Januari 1961. Perpu Nomor 56 Tahun 1960 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 56 Prp Tahun 1960. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 terkenal sebagai undang-undang landreform. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang ini mengenai penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.

Pertanyaan :

Menurut analisis saudara, apa perbedaan gadai dalam tanah pertanian yang diatur dalam hukum pertanahan dengan gadai dalam hukum perdata BW ?

 

Yang dimaksud dengan Gadai tanah pertanian dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian pada angka 9 huruf (a) dijelaskan bahwa  Gadai adalah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut.

 

Gadai tanah merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Dengan demikian pemindahan hak atas tanah pada gadai bersifat sementara.

 

Pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 53 ayat 1 dijelaskan bahwa  Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.

 

Jangka waktu gadai tanah pertanian diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa batas maksimal waktu gadai adalah 7 Tahun dan jika tahan pertanaian yang digadai sudah melebihi batas waktu tersebut maka wajib untuk mengembalikan tahan itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

 

Sedangkan Gadai menurut KUH Perdata, pada Pasal 1150 dijelaskan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari benda tersebut terlebih dulu daripada kreditor lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus di dahulukan.

 

Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai, dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Kadang-kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.

 

 

 

AD, H. Nandang, dkk. 2022. Administrasi Pertanahan, Edisi ke 4. Banteng. Universitas Terbuka.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Soerjono Soekanto. 2015. Hukum Adat Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers

 

Demikian