CIRI KHAS KEDAULATAN YANG ADA DI INDONESIA, ANALISIS DEMOKRASI PANCASILA, KLASIFIKASI NEGARA INGGRIS, BERDASARKAN ANALISIS DARI KONSEP TEORI LEON DUGUIT

 

1. Simpulkan ciri khas kedaulatan yang ada di Indonesia seperti kasus di atas menggunakan konsep analisis dari Jean Bodin!

2. Analisis demokrasi pancasila seperti kasus di atas berdasarkan bentuk legitimasi eliter pada subjek wewenang!

3. Bagaimana klasifikasi negara Inggris menurut pemahaman anda berdasarkan analisis dari konsep teori Leon Duguit!

 

1.    Jean Bodin adalah seorang filsuf politik Prancis yang dikenal dengan konsep kedaulatan negara. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa ciri khas kedaulatan yang dapat dianalisis menggunakan konsep Bodin.

Kedaulatan Absolut

Konsep kedaulatan absolut Bodin menyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi yang tidak terbatas. Di Indonesia, ciri khas kedaulatan absolut dapat dilihat dalam kekuasaan pemerintah yang diatur oleh konstitusi. Pemerintah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan, mengatur hukum, dan menjaga keamanan negara.

Kedaulatan Teritorial

Bodin juga menekankan pentingnya kedaulatan teritorial, yaitu kekuasaan negara atas wilayahnya. Di Indonesia, ciri khas kedaulatan teritorial dapat dilihat dalam pengaturan batas wilayah, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan terhadap kedaulatan wilayah dari ancaman eksternal.

Kedaulatan Hukum

Bodin mengemukakan bahwa negara harus memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum. Di Indonesia, ciri khas kedaulatan hukum dapat dilihat dalam sistem peradilan yang independen, di mana hukum ditegakkan secara adil dan setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

Kedaulatan Politik

Bodin juga menekankan pentingnya kedaulatan politik, yaitu kekuasaan negara dalam mengambil keputusan politik. Di Indonesia, ciri khas kedaulatan politik dapat dilihat dalam proses pemilihan umum yang demokratis, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses politik. Ciri khas kedaulatan di Indonesia dengan menggunakan konsep-konsep Bodin seperti bagaimana pemerintah Indonesia memiliki kekuasaan absolut dalam membuat kebijakan atau bagaimana kedaulatan teritorial dijaga melalui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Konsep-konsep Bodin hanya merupakan salah satu pendekatan dalam menganalisis kedaulatan negara. Terdapat juga pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menganalisis ciri khas kedaulatan di Indonesia.

 

2.    Analisis demokrasi Pancasila dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk legitimasi elit pada subjek wewenang.

Dalam kasus yang disebutkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis:

Bentuk Legitimasi Elit

Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas dalam bentuk legitimasi elitnya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan legitimasi kepada elit politik untuk mengambil keputusan dan bertindak atas nama rakyat. Dalam kasus ini, analisis dapat dilakukan dengan melihat bagaimana elit politik menggunakan legitimasi mereka dalam mengambil keputusan terkait demokrasi Pancasila.

Subjek Wewenang

Analisis juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan subjek wewenang dalam demokrasi Pancasila. Subjek wewenang merujuk pada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab dalam sistem politik. Dalam kasus ini, subjek wewenang dapat mencakup pemerintah, parlemen, partai politik, dan masyarakat umum. Analisis dapat dilakukan dengan melihat bagaimana subjek wewenang ini berinteraksi dan mempengaruhi proses demokrasi Pancasila.

Kasus yang Dianalisis

Untuk melakukan analisis yang lebih spesifik, perlu diketahui kasus yang dimaksud dalam pertanyaan. Dengan mengetahui kasus yang spesifik, analisis dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keputusan yang diambil, partisipasi masyarakat, pengaruh elit politik, dan dampaknya terhadap demokrasi Pancasila.

 

Dalam melakukan analisis demokrasi Pancasila, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan bentuk legitimasi elit dan subjek wewenang. Dengan memahami hal ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana demokrasi Pancasila berfungsi dan apa keunggulannya.

 

3.    Klasifikasi Negara Inggris Menurut Konsep Teori Leon Duguit

Sistem Hukum Inggris

Sistem hukum Inggris mengandalkan preseden hukum (common law) dan berfokus pada kebebasan individu dan hak-hak warga negara. Ini sejalan dengan pandangan Duguit tentang perlindungan hak-hak individu oleh negara.

Keadilan Sosial

Duguit menekankan pentingnya keadilan sosial dalam negara hukum. Inggris memiliki berbagai kebijakan sosial yang dirancang untuk mencapai keadilan sosial, seperti sistem kesehatan nasional (National Health Service) dan sistem kesejahteraan sosial yang luas.

Perlindungan Hak-Hak Individu

Inggris mengakui hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum. Hak-hak ini termasuk hak atas privasi, kebebasan berekspresi, hak atas pengadilan yang adil, dan sebagainya yang sejalan dengan pandangan Duguit tentang peran negara dalam melindungi hak-hak individu.

Demokrasi Parlementer

Inggris adalah negara demokrasi parlementer di mana sistem politiknya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Warga negara Inggris memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dalam Parlemen yang berfungsi sebagai pemberi wewenang yang mendapat mandat dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan.

Kontrol Hukum Terhadap Pemerintah

Inggris memiliki sistem hukum yang kuat untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan pemerintah. Pengadilan dapat menguji tindakan pemerintah dan memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum. Hal ini mencerminkan konsep Duguit tentang kontrol hukum terhadap tindakan pemerintah.

Keterlibatan Pemerintah dalam Ekonomi

Inggris memiliki campuran ekonomi di mana pemerintah terlibat dalam berbagai aspek ekonomi, tetapi juga mengakui peran sektor swasta. Konsep ini sejalan dengan pandangan Duguit tentang keterlibatan negara dalam masalah ekonomi untuk mencapai keadilan sosial.

Perlindungan Hak-Hak Warga Asing

Inggris adalah negara yang memegang teguh prinsip perlindungan hak-hak warga asing yang tinggal di negaranya. Ini mencerminkan pandangan Duguit tentang perluasan perlindungan hukum ke semua individu, termasuk warga asing.

Hubungan dengan Eropa dan Hukum Internasional

Inggris adalah anggota Uni Eropa (sebelum Brexit) dan memiliki keterlibatan yang kuat dalam hukum internasional. Hal ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya hukum internasional dan hubungan negara dengan komunitas internasional yang sesuai dengan pandangan Duguit tentang peran negara dalam tatanan hukum internasional.

Walaupun ada aspek-aspek yang sejalan dengan pandangan Duguit, klasifikasi negara Inggris berdasarkan pandangan Duguit harus mempertimbangkan konteks sejarah, konstitusi, dan perkembangan politik yang khas dari negara tersebut.

 

 

Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Volume 1 Number 04, Desember, 2022

Sumber: https://mediaindonesia.com/opini/281660/memperkuat-kedaulatan-wilayah-di-natuna

Aminoto. 2022.Ilmu Negara. Edisi Ke-2. Banten. Universitas Terbuka.