FAKTOR-FAKTOR APA SAJA YANG DAPAT MENYEBABKAN TIMBULNYA SERTIFIKAT GANDA, SERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN DENGAN ADANYA SERTIFIKAT GANDA

 

Pendaftaran hak milik atas tanah, memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah terhadap pemilik sah melalui penerbitan sertipikat tanah. Namun terkadang, timbul permasalahan karena ternyata sertipikat yang diterbitkan oleh BPN merupakan sertipikat ganda.

Pertanyaan :

Menurut analisis saudara, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya sertifikat ganda, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda tersebut!

 

berikut salah satu alternatif jawaban untuk pertanyaan diatas 

Pendaftaran tanah secara hukum merupakan kepastian hak atas tanah yang secara administrasi bertujuan untuk penertiban demi tercapainya manajemen administrasi yang baik dan tertib. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan pada pasal 19 ayat 2 bahwa pendaftaran tanah itu meliputi 2 hal antara lain pengukuran dan pemetaaan tanah serta penyelenggaraan tata usahanya dan pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat-surat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

System pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah system Negatif sesuai dengan Undang-Undnag Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat 2 huruf c yang berbunyi Pendaftaran Tanah yang meliputi Pemberian Surat-Surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

 

Berdasarkan System yang digunakan di Indonesia, yaitu system Negatif dimana pejabat pendaftaran tanah dan pejabat balik nama berperan pasif yang berarti pejabat tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari surat tanah yang diserahkan kepadanya. Hal ini lah yang menjadi celah utama dalam carut marut dan tumpang tindih sertifikat tanah di Indonesia. Belum adanya pemetaan tanah atau database system peta tanah  yang terintegrasi dimana sebelum diterbitkannya sertifikat tanah balik nama atau sertifikat tanah baru terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dalam system apakah tanah yang akan didaftarkan tersebut telah memiliki sertifikat yang terdaftar di dalam system sehingga dapat mencegah timbulnya sertifikat ganda. Karena dengan system yang baik maka celah-celah yang sering dimanfaatkan oleh oknum baik internal penyelenggara pertanahan maupun oknum eksternal dapat di cegah sehingga kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah dapat dijamin.

 

Terjadinya sertipikat ganda dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern antara lain:

1.      Pemohon terdiri dari dua unsur yang berbeda yaitu karena tidak disengaja minimnya pengetahuan dan disengaja untuk melakukan perbuatan curang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri.

2.      Kurang validnya data di desa, karena sebelum pemohon mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan, pemohon harus mendaftar secara administrasi di desa terlebih dahulu.

Faktor ekstern antara lain :

1.      Masih kurang tahunya masyarakat tentang undang-undang dan peraturan tentang pertanahan khususnya prosedur pembuatan sertifikat tanah.

2.      Kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedangkan persediaan tanah sangat terbatas sehingga mendorong peralihan fungsi tanah.

 

Dengan terbitnya sertifikat ganda pada suatu objek tanah yang sama dapat menimbulkan berbagai masalah antara lain ketidakpastian kepemilikan, ketidakpastian hukum, terindikasinya tindak pidana atas sertifikat ganda, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sertifikat tanah yang secara hukum adalah sebagai kepastian hukum.

Akibat hukum yang timbul dari sertifikat ganda tersebut adalah timbul ketidakpastian secara hukum atas sertifikat yang telah terbit atas pendaftaran tanah. Untuk menyelesaikan sengketa atas sertifikat ganda tersebut harus di bawa ke Lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Akibat hukum dengan adanya sertifikat ganda adalah dengan melakukan pembatalan sertifikat yang terbukti cacat administrasi ataupun sengaja didaftarkan kembali dengan mengajukan kepada BPN disertai bukti-bukti yang valid.

 

 

AD, H. Nandang, dkk. 2022. Administrasi Pertanahan, Edisi ke 4. Banteng. Universitas Terbuka.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.



disclaimer on
Jawaban diatas tidak sepenuhnya benar, hanya saja jawaban menurut analisa dan bisa saja berbeda