KETERKAITAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU POLITIK, ANALISIS ANDA MENGGUNAKAN KONSEP UNSUR NEGARA KLASIK, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS DALAM MELIHAT KASUS SALING BERLOMBA-LOMBA KLAIM BATAS TERLUAR SUATU NEGARA

 Soal 1

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara yang menganut kedaulatan rakyat, presiden dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Semua warga negara yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan untuk dicalonkan sebagai presiden. Partai politik merupakan kendaraan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Pertanyaan

1. Dari uraian di atas, analisis keterkaitan ilmu negara dengan ilmu politik

Soal 2

Memperkuat Kedaulatan Wilayah di Natuna

PELANGGARAN kedaulatan RI di Laut China Selatan oleh kapal nelayan China yang dilindung kapal penjaga keamanan China, merupakan persoalan yang perlu dianggap serius oleh seluruh komponen bangsa di negeri ini. Upaya intervensi yang dilakukan kapal laut keamanan China terhadap kapal patroli Indonesia yang menangkap kapal nelayan China, merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan secara hukum laut internasional (Unclos). Adapun kemudian aksi protes dan peringatan yang dilayangkan pemerintah Indonesia kepada Kedutaan Besar China dapat dinilai sebagai sebuah langkah politik yang tegas dalam upaya penegakan kedaulatan negara. Persoalan Laut China Selatan Intervensi kapal patroli keamanan China yang berusaha melindungi kapal nelayannya dari tangkapan kapal patroli Indonesia, sebenarnya tidak terlepas dari upaya Negeri Tirai Bambu tersebut untuk kembali menegaskan klaimnya atas Laut China Selatan. Klaim China memang kembali memanaskan situasi hubungan antarnegara yang juga memiliki batas di wilayah laut itu. Klaim itu juga kembali membuka peluang atas munculnya konflik antarnegara. Memanasnya kembali kisruh Laut China Selatan telah dimulai kembali sejak 2015. Saat itu China menentukan kembali peta perbatasan lautnya yang meluas sampai pada beberapa titik wilayah baru. Dalam titik baru itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang dirugikan sebab di dalamnya terdapat titik yang meliputi wilayah di Kepulauan Natuna. Tindakan pemerintah China yang membuat peta dengan titik baru di banyak wilayah Laut China Selatan, juga sebelumnya telah memunculkan reaksi keras dari negara-negara lain, seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Penyebarluasan wilayah baru ini terjadi karena China berpatokan pada klaim mereka atas Kepulauan Spratly, yang sebenarnya masih dalam status sengketa dengan Filipina serta Vietnam. Klaim sepihak China atas Pulau Spratly memang merugikan banyak negara yang memliki batas di Laut China Selatan. Ini juga yang kemudian memunculkan reaksi keras Amerika Serikat (AS) dengan mengerahkan kapal perang ke kawasan sengketa pada Oktober 2015. AS sendiri mempunyai kepentingan atas teritori Laut China Selatan karena memiliki pangkalan militer di Filipina. Sehingga, klaim sepihak China akan dapat merugikan AS dalam memobilisasi armada perangnya. Secara geopolitik, posisi Pulau Spratly bagi China memang sangat strategis karena dapat memberikan banyak keuntungan, baik dari aspek politik dan pertahanan maupun dari segi ekonomi. Jika pulau itu berhasil dikuasi secara mutlak oleh China, secara legal batas wilayah mereka akan bertambah, yang berarti juga kerugian bagi negara-negara lain. Bagi kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara, klaim atas dominasi China di Laut China Selatan sudah dirasakan dengan mulai banyaknya kapal-kapal laut China yang melanggar batas wilayah negara. Pelanggaran itu tidak hanya dari kapal nelayan mereka, tapi juga kapal patroli yang notabene digerakan pemerintah China untuk memantau perairan. Dampak bagi Indonesia Perairan Natuna bagi Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Sebab, perairan dan kepulauannya merupakan batas terluar dari NKRI yang menjadi penentu dari keberdaulatan negara. Apabila kemudian wilayah ini menjadi objek sengketa atau dilanggar batas wilayahnya, kedaulatan NKRI kembali dipertaruhkan, dan tentunya kita tidak ingin kembali mengulangi kesalahan yang sama beberapa tahun lalu ketika harus kehilangan Sipadan dan Ligitan.

Sumber: https://mediaindonesia.com/opini/281660/memperkuat-kedaulatan-wilayah-di-natuna

Pertanyaan

2. Berikan analisis anda menggunakan konsep unsur negara klasik, yuridis, dan sosiologis dalam melihat kasus saling berlomba-lomba klaim batas terluar suatu negara pada kasus di atas!

Soal 3

Kasus : Memperkuat Kedaulatan Wilayah di Natuna (Baca di soal Nomor 2)

Pertanyaan

3. Carilah contoh kasus lainnya yang bertolak belakang dengan kasus pada soal, kemudian bandingkan menggunakan tinjauan unsur-unsur asal mula negara!

 

Berikut jawabannya

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara yang menganut kedaulatan rakyat, presiden dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Semua warga negara yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan untuk dicalonkan sebagai presiden. Partai politik merupakan kendaraan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Pertanyaan

1.    Dari uraian di atas, analisis keterkaitan ilmu negara dengan ilmu politik

 

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan Ilmu negara memiliki keterkaitan dengan ilmu politik. Perbedaan ilmu negara dan ilmu politik terletak pada aspek perhatiannya yang menurut pandangan beberapa sarjana, meliputi:

a.    Ilmu negara mempergunakan metode atau pendekatan yuridis, sedangkan ilmu politik mempergunakan metode sosiologis,  yakni dengan memperhatikan faktor- faktor sosial atau sosiologis dan kemasyarakatan lainnya;

b.    Ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat teoritis dan sangat mementingkan segi normatif.

 

Memperkuat Kedaulatan Wilayah di Natuna

Pelanggaran kedaulatan RI di Laut China Selatan oleh kapal nelayan China yang dilindung kapal penjaga keamanan China merupakan persoalan yang perlu dianggap serius oleh seluruh

komponen bangsa. Upaya intervensi yang dilakukan kapal laut keamanan China terhadap kapal patroli Indonesia yang menangkap kapal nelayan China merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan secara hukum laut internasional (Unclos). Adapun kemudian aksi protes dan peringatan yang dilayangkan pemerintah Indonesia kepada Kedutaan Besar China dapat dinilai sebagai sebuah langkah politik yang tegas dalam upaya penegakan kedaulatan negara.

 

Persoalan Laut China Selatan Intervensi kapal patroli keamanan China yang berusaha melindungi kapal nelayannya dari tangkapan kapal patroli Indonesia sebenarnya tidak terlepas

dari upaya Negeri Tirai Bambu tersebut untuk kembali menegaskan klaimnya atas Laut China

Selatan. Klaim China memang kembali memanaskan situasi hubungan antarnegara yang juga memiliki batas di wilayah laut itu. Klaim itu juga kembali membuka peluang atas munculnya konflik anta rnegara. Memanasnya kembali kisruh Laut China Selatan telah dimulai kembali sejak 2015 ketika itu China menentukan kembali peta perbatasan lautnya yang meluas sampai pada beberapa titik wilayah baru. Dalam titik baru itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang dirugikan sebab di dalamnya terdapat titik yang meliputi wilayah di Kepulauan Natuna.

 

Tindakan pemerintah China yang membuat peta dengan titik baru di banyak wilayah Laut China

Selatan juga sebelumnya telah memunculkan reaksi keras dari negara-negara lain seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Penyebarluasan wilayah baru ini terjadi karena China berpatokan pada klaim mereka atas Kepulauan Spratly yang sebenarnya masih

dalam status sengketa dengan Filipina serta Vietnam. Klaim sepihak China atas Pulau Spratly memang merugikan banyak negara yang memliki batas di Laut China Selatan. Ini juga yang kemudian memunculkan reaksi keras Amerika Serikat (AS) dengan mengerahkan kapal perang

ke kawasan sengketa pada Oktober 2015. AS sendiri mempunyai kepentingan atas teritori Laut

China Selatan karena memiliki pangkalan militer di Filipina. Sehingga klaim sepihak China akan dapat merugikan AS dalam memobilisasi armada perangnya. Secara geopolitik posisi Pulau Spratly bagi China memang sangat strategis karena dapat memberikan banyak keuntungan baik dari aspek politik dan pertahanan maupun dari segi ekonomi. Jika pulau itu berhasil dikuasi secara mutlak oleh China secara legal batas wilayah mereka akan bertambah,yang berarti juga kerugian bagi negara-negara lain. Bagi kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara klaim atas dominasi China di Laut China Selatan sudah dirasakan dengan mulai banyaknya kapal-kapal laut China yang melanggar batas wilayah negara. Pelanggaran itu tidak hanya dari kapal nelayan mereka tapi juga kapal patroli yang notabene digerakan pemerintah China untuk memantau perairan. Dampak bagi Indonesia Perairan Natuna bagi Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Sebab, perairan dan kepulauannya merupakan batas terluar dari NKRI yang menjadi penentu dari keberdaulatan negara. Apabila kemudian wilayah ini menjadi objek sengketa atau dilanggar batas wilayahnya kedaulatan NKRI kembali dipertaruhkan dan tentunya kita tidak ingin kembali mengulangi kesalahan yang sama beberapa tahun lalu ketika harus kehilangan Sipadan dan Ligitan.

 

2.    Berikan analisis anda menggunakan konsep unsur negara klasik, yuridis, dan sosiologis dalam melihat kasus saling berlomba-lomba klaim batas terluar suatu negara pada kasus di atas !

 

Dari kasus diatas dapat analisis menggunakan ketiga konsep sebagai berikut :

1.    Unsur Negara Klasik

Unsur negara klasik terdiri dari wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Dalam

kasus ini, fokus kepada unsur kedaulatan dan wilayah. klaim batas terluar menunjukkan upaya negara-negara yang terlibat untuk mempertahankan kedaulatan mereka atas wilayah tersebut. Negara memiliki hak untuk menjaga kedaulatan wilayahnya sesuai dengan hukum. Natuna merupakan wilayah Indonesia. Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan wilayahnya dari klaim negara lain jika mengancam kedaulatan dan integritas wilayah.

2.    Unsur Negara Yuridis

Konsep unsur negara yuridis melibatkan aspek hukum dan peraturan yang mengatur klaim batas terluar suatu negara. Hukum Internasional: Dalam konteks ini, negara-negara terlibat harus merujuk pada hukum internasional yang mengatur klaim batas terluar. Misalnya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara terkait perairan dan sumber daya alam di sekitar Natuna.

Perjanjian Bilateral

Negara-negara terkait juga dapat mencari solusi melalui perjanjian bilateral yang mengatur klaim batas terluar. Misalnya, Indonesia dapat melakukan negosiasi dengan negara-negara terkait untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Konsep Unsur Negara Sosiologis Konsep unsur negara sosiologis melibatkan faktor-faktor sosial dan politik yang mempengaruhi klaim batas terluar suatu negara.

Faktor Politik

Saling berlomba-lomba klaim batas terluar dapat dipengaruhi oleh faktor politik seperti kepentingan nasional, keamanan, dan kekuatan geopolitik. Negara-negara terkait mungkin memiliki kepentingan strategis dalam menguasai wilayah tersebut untuk kepentingan politik dan keamanan mereka.

Faktor Sosial

aktor sosial seperti keberlanjutan sumber daya alam dan hak-hak masyarakat lokal juga dapat mempengaruhi klaim batas terluar. Perlindungan hak-hak masyarakat local dan keberlanjutan sumber daya alam di wilayah tersebut harus menjadi pertimbangan penting dalam menyelesaikan klaim batas terluar.

 

Dalam melihat kasus saling berlomba-lomba klaim batas terluar di Natuna penting untuk mempertimbangkan konsep unsur negara klasik, yuridis, dan sosiologis. Hal ini akan membantu dalam memahami kompleksitas kasus ini dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

 

3.    Kasus : Memperkuat Kedaulatan Wilayah di Natuna (Baca di soal Nomor 2)

Pertanyaan

Carilah contoh kasus lainnya yang bertolak belakang dengan kasus pada soal, kemudian bandingkan menggunakan tinjauan unsur-unsur asal mula negara!

Kasus lain adalah sengketa Laut China Selatan antara Tiongkok dan Filipina.  Kasus ini, Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan berdasarkan argument sejarah dan asal mula negara. Namun Filipina mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (MAI) pada tahun 2013 menantang klaim Tiongkok yang melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Filipina berpendapat bahwa klaim Tiongkok tidak didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

Dalam putusannya pada tahun 2016 MAI menyatakan bahwa klaim Tiongkok yang meluas di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. MAI juga menyimpulkan bahwa Tiongkok telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina dengan melakukan tindakan seperti pembangunan pulau buatan dan penangkapan ikan ilegal di perairan yang seharusnya menjadi wilayah Filipina.

 

Dalam kasus ini, terdapat perbedaan dengan kasus pada soal. Di Natuna, Indonesia memperkuat kedaulatan wilayahnya dengan melakukan patroli dan penegakan hukum di perairan yang dianggap sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sementara itu, dalam sengketa Laut China Selatan, Filipina menggunakan hukum internasional dan mengajukan gugatan ke MAI untuk menyelesaikan sengketa dengan Tiongkok

 

 

 

Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Volume 1 Number 04, Desember, 2022

Sumber: https://mediaindonesia.com/opini/281660/memperkuat-kedaulatan-wilayah-di-natuna

Aminoto. 2022.Ilmu Negara. Edisi Ke-2. Banten. Universitas Terbuka.