1. Analisis Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Jelaskan bagaimana hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi oleh hukum Indonesia. Apa saja ketentuan hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan? Jawab: Hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi oleh hukum Indonesia melalui: a. Konstitusi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. b. Undang-undang Pemerintah telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur hukum adat, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). c. Pengadilan adat Beberapa wilayah di Indonesia memiliki pengadilan adat atau lembaga hukum adat yang ditunjuk oleh pemerintah. d. Reformasi hukum...
Pasal
16 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain
sebagai berikut: hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak
sewa; hak membuka tanah; dan hak memungut hasil hutan. Selain itu, diakui pula
hak-hak lain yang diatur pada peraturan lain dan hak lain yang memiliki sifat
sementara.
Pertanyaan
:
Menurut
analisis saudara, apakah badan hukum dapat menjadi subjek hak milik atas tanah
? jelaskan !
Berikut adalah contoh jawaban dari soal tersebut
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria pasal 21 ayat 1 menerangkan bahwa hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Kemudian di pasal 2 dijelaskan bahwa selain Warga Negara Indonesia, ditetapkan oleh Pemerintah badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
Kemudian
lebih merinci badan hukum apa saja yang bisa mempunyai hak milik dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan
Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Pada pasal 1
disebutkan bahwa badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah masing-masing
dengan pembatasan, antara lain
a. Bank-bank yang
didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
b. Perkumpulan-perkumpulan
Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958
(Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139);
c. Badan-badan
keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar
Menteri Agama;
d. Badan-badan
sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah mendengar
Menteri Kesejahteraan Sosial.
Berdasarkan peraturan diatas, dapat saya simpulkan bahwa Badan Hukum dapat menjadi Subjek Hak Milik atas tanah selama badan hukum tersebut memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963.
AD,
H. Nandang, dkk. 2022. Administrasi Pertanahan, Edisi ke 4. Banteng.
Universitas Terbuka.
Undang
– Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat
Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
Comments
Post a Comment