BAGAIMANA KEKUATAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM HAL PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

 

Sertifikat Elektronik

Sistem informasi pertanahan adalah suatu sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan-kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan, dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN. Implementasi sistem informasi pertanahan diantara lain yaitu pemanfaataan teknologi dan komputerisasi untuk peningkatan pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan adanya https://www.atrbpn.go.id/ dan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BPN berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik.

 

Menurut analisis saudara, bagaimana kekuatan sertifikat elektronik dalam hal pembuktian di pengadilan ?

 

Berikut hasil analisis saya

Peran alat bukti elektronik yaitu sertipikat elektronik sebagai bagian dari dokumen elektronik dalam perkara perdata sampai saat ini masih dipertanyakan keabsahannya. Kehadiran UU ITE yang menjadi payung hukum dari keabsahan sertipikat elektronik rupanya masih menimbulkan pro dan kontra, bah­kan di mata penegak hukum, oleh karenanya dibutuhkan regulasi yang lebih spesifik agar keab­sahan dan kekuatan pembuktian dari sertipikat elektronik tidak lagi dipertanyakan dalam beracara di pengadilan khususnya perkara perdata.

 

Dalam ketentuan Pasal 6 UU ITE, suatu dokumen elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun karena belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka perlu segera dipercepat pemba­hasan mengenai Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, agar sertipikat tanah elektronik sebagai bagian dari dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di muka pengadilan khususnya perkara perdata.

Surat elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata jika memenuhi kualifikasi sesuai Pasal 6 UU ITE yaitu berbentuk tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Kedudukan surat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata adalah sebagai perluasan dari alat bukti. Alat bukti elektronik diakui keberadaannya sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE. Mekanisme penggunaan surat elektronik dalam proses pembuktian dalam UU ITE mengharuskan dokumen elektronik dalam keadaan seperti awal dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (integrity), bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (authenticity) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (non repudiation).

 

Nilai kekuatan pembuktian surat elektronik disetarakan dengan alat bukti tulisan. Surat elektronik dianggap sah apabila berbentuk tertulis atau asli, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun kekuatan pembuktian elektronik belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena masih butuh pengaturan yang lebih spesifik untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap perbuatan hukum perdata khususnya yang menyangkut surat elektronik.

 

Berdasarkan Peraturan dan penjelasan tersebut di atas maka sertifikat elektronik dapat sah dalam pembuktian di pengadilan.

 

Ad, H. Nandang, Dkk. 2022. Administrasi Pertanahan, Edisi Ke 4. Banteng. Universitas Terbuka.

Johan Wahyudi, 2012, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, Vol. XVII No.2 Mei 2012,  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

 

Demikian