MENGAPA JUAL BELI TANAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN

 

ilustrasi jual beli dibawah tangan

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang penting, sebab sebagian besar dari kehidupan manusia sangat tergantung pada tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat pemukiman, tempat usaha dan lahan pertanian. Tanah juga dapat dicadangkan sebagai investasi bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Tanah juga dapat dialihkan kepemilikannya dengan cara jual beli, hibah, mewaris, dan tukar menukar.

 

Menurut analisis saudara, mengapa jual beli tanah tidak dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan?

 

Berikut  jawabannya

Dalam suatu kegiatan peralihan hak atas atas tanah dilakukan adanya suatu pemindahan hak atas tanah dari penjual pada pembeli. Timbulnya pemindahan hak didasarkan dari kegiatan jual beli yang timbul dari suatu proses pemindahan hak milik yang menggunakan uang sebagi alat tukarnya tersebut. (Rinto Manulang. 2011).

Jual beli yang dilakukan dibawah tangan diperbolehkan bilamana telah memenuhi syarat yang ada pada pasal 1320 KuhPerdata,dan memenuhi syarat materil yang bersifat tunai,terang dan rill. Akan tetapi hal tersebut menjadikan ketidak adanya suatu kepastian hukum seperihalnya dalam peralihan hak atau status yang mau dibalik nama pada sertifikat tidak bisa dikarenakan tidak terdaftarnya di pejabat pembuat akta tanah. Hal tersebut melakukan transaksi yang berdasarkan suatu pegangan pada kwitansi. Padahal dalam melakukan suatu perbuatan yang terdaftar di pejabat yang membuat akta tersebut telah sesuai dengan pasal 19 UUPA, dan diatur dengan ketentuan PP nomor 24 Tahun 2016. (Angreni & Wairocana. 2018)

 

Akta dibawah tangan adalah suatu akta yang telah dibuat para pihak yang membuatnya tanpa adanya dibuat dihadapan pejabat yag berwenang atau bias disebut PPAT. Kekuatan mengikat antara pihak penjual dan pembeli dalam akta dibawah tangan sama halnya dengan akta otentik. Maksud dari hal tersebut bahwasanya diperbolehkan berdasarkan kesepakatan dan tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga perbutan hukum tersebut memanglah sah sesuai

dengan pasal 1338 KuhPerdata.(Rismadewi & Utari, 2015) Terkecuali bilamana persetujuan antara kedua belah pihak dan telah ditetapkan undang-undang Pasal 1459, Artinya bilamana belum ada penyerahan dilakukan pada si pembeli maka segala resiko menjadi tanggungjawab penjual. (R.Subekti, 2010).

Berdasarkan uraian diatas dapat saya simpulkan bahwa Akta dibawah tangan adalah suatu akta yang telah dibuat para pihak yang membuatnya tanpa adanya dibuat dihadapan pejabat yag berwenang atau bias disebut PPAT. Kekuatan mengikat antara pihak penjual dan pembeli dalam akta dibawah tangan sama halnya dengan akta otentik. Maksud dari hal tersebut bahwasanya diperbolehkan berdasarkan kesepakatan dan tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga perbutan hukum tersebut memanglah sah sesuai dengan pasal 1338.

 

 

Ad, H. Nandang, Dkk. 2022. Administrasi Pertanahan, Edisi Ke 4. Banteng. Universitas Terbuka.

Angreni, N. K. D., & Wairocana, I. G. N. (2018). Legalitas Jual Beli Tanah Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 6.

R Subekti. (2010). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa.

Rinto Manulang. (2011). Segala Hal Tentang Jual Beli. Buku Pintar.

Rismadewi, A., & Utari, A. A. S. (2015). Kekuatan Hukum dari Sebuah Akta Di Bawah Tangan. Ilmu Hukum, 3, 3–4.

Soenaryo. (2010). Metode Research Kesatu. Universitas Sebelas Maret Press.