PERMASALAHAN APA YANG SERING TIMBUL AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

 

pengadaan tanah

Di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditegaskan bahwa tanah wajib tersedia bagi pembangunan untuk kepentingan umum. UU ini juga mengatur bahwa pemerintah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. Tak hanya itu, pendanaannya pun dijamin oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pertanyaan :

Menurut analisis saudara, permasalahan apa yang sering timbul akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum !

 

berikut jawaban dari soal diatas  

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Beberapa permasalahan umum yang sering timbul dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut :

1.      Konflik Kepentingan

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali melibatkan konflik antara kepentingan public dan kepentingan individu atau kelompok yang memiliki hak atas tanah tersebut.

Pemilik tanah mungkin memiliki kepentingan ekonomi atau emosional yang kuat dalam tanah mereka sementara pemerintah atau lembaga yang mengadakan pengadaan tanah berusaha untuk memenuhi kebutuhan umum seperti pembangunan infrastruktur.

 

2.      Kompensasi yang Adil

Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah menentukan kompensasi yang adil bagi pemilik tanah yang terkena pengadaan. Penilaian yang tidak akurat atau tidak memadai dari nilai tanah dan properti dapat menimbulkan ketidakpuasan dan perselisihan. Penting untuk memiliki mekanisme yang jelas dan transparan untuk menentukan nilai tanah yang adil dan memberikan kompensasi yang sesuai kepada pemilik tanah.

 

3.      Keterlibatan Masyarakat

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penting untuk melibatkan masyarakat terkait secara proaktif dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat mengakibatkan ketidakpercayaan, protes, dan penolakan terhadap pengadaan tanah yang dapat menghambat proyek tersebut.

 

4.      Dampak Sosial dan Lingkungan

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Pengusiran masyarakat lokal, gangguan terhadap mata pencaharian, kerusakan lingkungan, dan perubahan sosial dapat menjadi permasalahan yang sering timbul. oleh karena itu penting untuk melakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan yang komprehensif serta mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dampak negatif tersebut.

 

5.      Ketidakpastian Hukum

Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menjadi permasalahan. Ketidakjelasan dalam peraturan hukum terkait pengadaan tanah, perizinan, kompensasi, dan proses hukum dapat menyebabkan penundaan proyek, sengketa, dan ketidakadilan bagi pemilik tanah.

 

6.      Proses Pemindahan dan Penyesuaian

Pengadaan tanah seringkali mengharuskan pemindahan masyarakat yang tinggal di tanah yang akan diambil. Proses pemindahan ini dapat menjadi kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang, ketersediaan fasilitas pengganti, dukungan sosial, dan pemulihan mata pencaharian yang memadai bagi masyarakat yang terkena dampak.

 

7.      Pengawasan dan Penegakan Hukum

Dalam beberapa kasus terdapat masalah dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Korupsi, praktik penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat terjadi, yang mengakibatkan ketidakadilan dan kerugian bagi pemilik tanah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak-hak pemilik tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul, penting untuk melibatkan partisipasi publik yang aktif, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan yang efektif, dan perlindungan hak-hak pemilik tanah.

 

AD, H. Nandang, dkk. 2022. Administrasi Pertanahan, Edisi ke 4. Banteng. Universitas Terbuka.

Soerjono Soekanto. 2015. Hukum Adat Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers

 

Irfantri Mahaputra 2018 Skripsi, Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera terhadap Sosial ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

 

Triana Rossalina Noor,Ali Hamdan, Saifuddin, M Athoiful Fanan, Prosiding Seminar Nasional dan Temu Imiah Jaringan Peneliti, Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto(Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Wringin Anom, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

 

Ushwathun Khasanah,Nurhadji Nugraha, Wawan Kokotiasa 2017 Jurnal Sosial Ekonomi, Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Terhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Universitas PGRI Madiun

 

Victorianus Aries Siswanto, Tri Pudji Wahjuningsih, Murtini, 2019 Jurnal Litbang Kota Pekalongan, Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Faktor Sosial, Ekonomi dan Lingkungan pada usaha Batik dan Perhotelan di Kota Pekalongan, STIMIK Widya Pratama Pekalongan

 

Vina Maria Ompusunngu, Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Universitas Quality Medan

Undang Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

 

Demikian